Di Kuching, Jokowi-Najib Hasilkan Enam Lembar Kesepakatan

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Rabu, 22/11/2017 21:46 WIB
Di Kuching, Jokowi-Najib Hasilkan Enam Lembar Kesepakatan Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Najib Tun Razak dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia di Kuching, Sarawak, Rabu (22/11). (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menghasilkan enam lembar kesepakatan bersama seusai pertemuan tahunan ke-12 di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (22/11).

Beragam kesepakatan itu menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Malaysia semakin kokoh. Hal ini tampak dengan meningkatnya angka perdagangan lebih dari 21 persen di semester pertama 2017.

Dalam pernyataan pers bersama Presiden Jokowi dan PM Najib di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, Indonesia mengharapkan Malaysia bisa mengalokasikan 20 persen kuota impor berasnya untuk Indonesia.
“Indonesia berharap Malaysia dapat mengalokasikan 20 persen dari kuota impor berasnya, sekitar 150 ribu ton dengan mengimpor dari Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Indonesia telah memulai ekspor beras ke Malaysia pada Oktober 2017 lalu sebanyak 25 ribu ton. Jumlah ekspor tersebut diharapkan akan terus meningkat setiap tahun.


Selain itu, masalah pengaturan perbatasan yang merupakan salah satu ciri khas hubungan Indonesia-Malaysia juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Indonesia mengharapkan draft Border Crossing Agreement yang sudah selesai dirundingkan untuk segera ditandatangani. Demikian juga dengan Border Trade Agreement,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Bahkan pada November 2017, Indonesia telah menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit lainnya.

“Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit,” kata Presiden Jokowi.

Isu penting lain yang dibahas kedua negara adalah terkait perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Hal ini penting mengingat perlindungan WNI merupakan prioritas pemerintah Indonesia.
“Hak pendidikan bagi anak pekerja Indonesia juga telah saya mohonkan perhatian kepada PM Najib,” kata Kepala Negara.

Sementara itu, PM Najib menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas upayanya mengatasi kabut asap.

“Saya mau ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Sudah dua tahun Malaysia tidak alami masalah jerebu,” kata PM Najib merujuk istilah kabut asap dalam bahasa Malaysia.

Lebih lanjut, PM Najib menyampaikan bahwa upaya tersebut tak lepas dari perhatian serius yang diberikan pemerintah Indonesia.
“Terima kasih atas perhatian serius Indonesia, ini yang memberikan kelegaan terhadap rakyat Indonesia termasuk Sarawak. Cuaca sudah lega, enaklah,” tutur PM Najib.

Kedua kepala negara juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Tinggi Islam yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Idris Jusoh.

Dalam enam lembar kesepakatan bersama, kedua negara juga menyetujui kerja sama konservasi badak Sumatera, dan kerja sama trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina dalam mengatasi keamanan maritim. Presiden Jokowi dan PM Najib juga menyambut baik patroli maritim trilateral di Tarakan yang dimulai 19 Juni lalu, patroli udara trilateral yang diluncurkan di Subang, Malaysia 12 Oktober lalu.
Kedua pemimpin juga membahas pentingnya bekerja sama dengan mitra regional untuk mengatasi tantangan keamanan kawasan. Antara lain terorisme dan ancaman dari pulangnya para milisi teroris asing, ancaman kejahatan cyber, serta keamanan maritim.

Presiden Jokowi dan PM Najib juga menyampaikan keprihatinan serta kekhawatiran akan ancaman rudal nuklir Korea Utara. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mendesak Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB). (nat)