Melalui surat keputusannya, Duterte mendeklarasikan dua kelompok sebagai teroris, yaitu Partai Komunis Filipina (CPP) dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA).
Namun, juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, mengatakan bahwa keputusan ini baru dapat diresmikan setelah disetujui oleh pengadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami sekarang bisa menanggapi tanpa ragu dengan segala upaya dan sumber daya yang ada untuk mengatasi peningkatan kriminal dan aktivitas sabotase ekonomi dari para teroris ini,” ucap Padilla.
Perundingan itu pertama kali digelar pada Mei lalu, kemudian dilanjutkan dua bulan kemudian, setelah gerilyawan NPA menyerang sejumlah pasukan keamanan.
Namun, Duterte geram setelah sekelompok pemberontak komunis melakukan serangan di selatan Filipina pada November lalu hingga menewaskan satu personel kepolisian dan bayi berusia empat bulan.
"Jika kalian terus bersikap seperti itu, kita akan berperang karena bahkan warga sipil menjadi korban. Kita harus menghentikan perundingan ini," katanya. (has)