Putin, Erdogan Prihatin atas Keputusan Trump soal Yerusalem

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Jumat, 08/12/2017 15:34 WIB
Putin, Erdogan Prihatin atas Keputusan Trump soal Yerusalem Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan prihatin atas langkah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (AFP PHOTO / POOL / JORGE SILVA)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekannya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan prihatin atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ungkapan keprihatinan itu diutarakan lewat telepon pada Kamis (7/12).

"Kedua pemimpin mengungkapkan keprihatinan yang serius terkait dengan keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv," bunyi pernyataan Kremlin sebagaimana dikutip Reuters.

Trump berkeras mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel meski dunia Arab dan sejumlah sekutu utamanya seperti Inggris, Jerman, dan Perancis mengecam langkah itu.


Turki dan Rusia  menganggap keputusan AS itu dapat merusak prospek perdamaian di Timur Tengah terutama antara Israel dan Pelestina.

"Dan Presiden Putin dan Presiden Erdogan menekankan bahwa eskalasi ketegangan lebih lanjut di wilayah itu tidak boleh terjadi," kata Kremlin.


Keduanya menegaskan bahwa upaya internasional harus diarahkan untuk memfasilitasi pembaruan perundingan Israel-Palestina. Tujuannya adalah mencari solusi untuk semua permasalahan, termasuk penyelesaian status Yerusalem.

Status Yerusalem menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina selama ini. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka.

Perebutan kota suci bagi umat Muslim dan Kristen itu sudah dimulai sejak lama. Israel mencaplok Yerusalem saat perang Timur Tengah pada 1967 silam, tapi tak diakui oleh masyarakat internasional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi mengecam klaim sepihak Israel atas Yerusalem.

Resolusi yang disahkan DK PBB pada 20 Agustus 1980 tersebut juga menyatakan klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai pelanggaran hukum internasional.

Setelah Resolusi 478, tidak ada satu pun negara asing yang mendirikan kantor perwakilannya untuk Israel di Yerusalem.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Trump belakangan mengambil langkah kontroversial untuk memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurutnya langklah ini seharusnya dilakukan oleh para pendahulu-pendahulunya karena berlandaskan undang-undang yang sudah diloloskan oleh Kongres AS pada 1995.

Hukum itu memang mengatur pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan mengesahkan pendanaan pemindahan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Namun, presiden AS sebelum Trump selalu menangguhkan konstitusi tersebut demi menghindari pergolakan politik di Timur Tengah.

[Gambas:Video CNN] (nat)