Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia akan membangun penampungan sebagai bentuk bantuan untuk pemulangan
para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.
“Indonesia siap berkontribusi baik dalam pelaksanaan repatriasi maupun implementasi rekomendasi Laporan Kofi Annan. Salah satunya yakni pembangunan shelter dan desa-desa karena persoalan repatriasi pengungsi menyangkut banyak hal,” ucap
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri, Selasa (9/1).
Menurut Retno, Indonesia aktif memantau dan mendampingi proses repatriasi pengungsi yang telah disepakati Myanmar dan Bangladesh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Niat Indonesia tersebut telah disampaikan Retno kepada Menteri Sosial Myanmar saat berkunjung ke Naypyidaw baru-baru ini. Meski secara detail proses pembangunan dan lokasi penampungan tersebut belum dijelaskan.
Kesepakatan pemulangan pengungsi Rohingya diteken Myanmar dan Bangladesh pada akhir 2017 lalu. Perjanjian itu mengukuhkan kerja sama kedua negara dalam menangani ratusan ribu pengungsi Rohingya yang menyelamatkan diri dari kekerasan di kampung halamannya, Rakhine, Myanmar sejak akhir Agustus lalu.
Kekerasan itu dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus 2017. Sejak itu, alih-alih menangkap kelompok militan, militer Myanmar malah diduga mengusir, menyiksa, hingga membunuh kaum Rohingya.
Sampai akhir 2017 lalu sebanyak 600.000 Rohingya telah lari ke Bangladesh. Sementara itu, sekitar 1.000 orang terutama kaum Rohingya tewas sejak kekerasan pecah di Rakhine.
Myanmar mengatakan repatriasi pengungsi akan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama Bangladesh. Meski begitu, Naypyidaw menekankan bahwa kesepakatan ini berlaku bagi pengungsi yang bisa membuktikan diri pernah tinggal di Myanmar.
Karena itu, Myanmar akan melakukan proses verifikasi sebelum memulangkan para pengungsi dengan menunjukkan dokumen yang bisa membuktikan hal tersebut.
Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang menaruh perhatian besar saat krisis kemanusiaan kembali bergulir di Rakhine. Menlu Retno menjadi pejabat asing pertama yang diterima otoritas Myanmar untuk membantu penyelesaian krisis tersebut.
Indonesia juga telah mengirimkan serangkaian bantuan kemanusiaan secara bertahap kepada Myanmar dan Bangladesh.
Pada pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, awal September lalu, Retno menyerukan agar segala bentuk kekerasan di Rakhine segera dihentikan. Ia juga menyerukan otoritas Myanmar agar segera memulihkan stabiltas keamanan dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga tanpa memandang etnis dan agama.
“Indonesia juga menyerukan agar akses kemanusiaan dibuka serta rekomendasi Kofi Annan diimplementasikan,” kata Retno.
(nat)