DK PBB Bahas Gencatan Senjata Kemanusiaan 30 Hari di Suriah

Antara/Reuters, CNN Indonesia | Minggu, 11/02/2018 07:22 WIB
DK PBB Bahas Gencatan Senjata Kemanusiaan 30 Hari di Suriah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempertimbangkan untuk meminta gencatan senjata 30 hari di Suriah, Jumat (9/2). (REUTERS/Erik De Castro)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempertimbangkan untuk meminta gencatan senjata 30 hari di Suriah, Jumat (9/2). Gencatan itu dipertimbangkan agar bantuan dan evakuasi warga yang sakit dan terluka dapat dilakukan.

Resolusi yang dirancang Swedia dan Kuwait, diedarkan kepada 15 anggota DK PBB, Jumat. Perlu sembilan suara dukungan, tanpa veto dari kelima anggota tetap DK PBB yakni Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis agar resolusi itu dapat diloloskan.

Seruan gencatan senjata selama sedikitnya satu bulan demi kemanusiaan dilontarkan PBB sejak Selasa. Seruan itu dikuatkan Departemen Luar Negeri AS, Kamis (8/2).


Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengkhawatirkan gencatan senjata itu bakal dimanfaatkan pemberontak Suriah. "Itu tidak realistis. Kami ingin melihat gencatan senjata, akhir perang di Suriah, tapi para teroris, saya tidak yakin mereka sepakat," kata Nebenzia, Kamis.

Pemerintah Suriah dan Rusia menyebut pemberontak sebagai teroris, lantaran sebagian dari mereka terdiri atas Front Nusra yang berafiliasi dengan Al Qaeda.

Para korban perang saudara di Suriah.Foto: REUTERS/Bassam Khabieh
Para korban perang saudara di Suriah.


Rusia, sekutu pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, telah memveto 11 resolusi DK PBB soal Suriah, sejak perang saudara meletus di negeri itu pada 2011.

Menurut kabar yang dilansir Reuters, rancangan resolusi DK PBB kali ini berbunyi, "meminta semua pihak untuk segera mencabut pengepungan daerah-daerah pemukiman, termasuk Ghouta Timur, Yarmouk, Foua dan Kefraya."

Para diplomat DK PBB diharapkan akan membahas teks tersebut, Senin (12/2).

Perang saudara di Suriah telah berkecamuk hampir delapan tahun. Ratusan ribu orang tewas. Separuh dari 23 juta penduduk Suriah meninggalkan rumah mereka. Jutaan lain mengungsi ke luar negeri.

Pada Kamis (8/2), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan puncak berikutnya antara Turki, Rusia dan Iran soal Suriah di Istanbul.


Dalam pembicaraan telepon itu, kedua pemimpin membahas krisis Suriah, termasuk perkembangan terbaru di wilayah Idlib dan Afrin.

Presiden Rusia dan Presiden Turki juga bertukar pandangan soal proses perdamaian Suriah yang kerap disebut Proses Astana, karena diluncurkan di Ibu Kota Kazakshtan itu, kata sumber-sumber di kantor kepresidenan seperti dikutip kantor berita negara Turki, Anadolu.

Erdogan dan Putin setuju untuk mempercepat pembentukan titik-titik pengawasan yang baru di zona-zona penurunan ketegangan di Idlib, Suriah.

Erdogan juga memaparkan kepada Putin soal Operasi Ranting Zaitun di wilayah barat laut Suriah, Afrin, yang diluncurkan oleh militer Turki pada 20 Januari.

Pertemuan puncak lalu soal Suriah berlangsung di kota Laut Hitam Rusia, Sochi, pada 22 November 2017 dan dihadiri oleh presiden Turki, Rusia dan Iran.

[Gambas:Video CNN]

(nat)