Larang Media Pengkritik Liput Acara Presiden, Duterte Dikecam

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia | Rabu, 21/02/2018 21:38 WIB
Larang Media Pengkritik Liput Acara Presiden, Duterte Dikecam Presiden Rodrigo Duterte dikecam karena dianggap mengancam kebebasan pers dengan melarang jurnalis dari media yang kerap mengkritik pemerintah meliput kegiatan kepresidenan. (Reuters/Erik De Castro)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Rodrigo Duterte lagi-lagi dikecam karena dianggap mengancam kebebasan pers dengan melarang jurnalis dari media yang kerap mengkritik pemerintah, Rappler, untuk meliput berbagai kegiatan di dalam istana kepresidenan.

"[Duterte] mengancam kebebasan media. Hal ini dapat memperluas pelanggaran terhadap jurnalis dan organisasi media, yang memegang peran sebagai pemantau kritis yang menyoroti rekam jejak buruk hak asasi manusia pemerintah," demikian pernyataan Human Rights Watch, sebagaimana dikutip AFP.

Didirikan pada 2012, Rappler adalah salah satu media yang kerap mengkritik pemerintah Filipina, terutama kampanye perang narkoba Duterte. Digalakkan sejak Duterte menjabat dua tahun lalu, kampanye itu sudah menewaskan hampir 4.000 terduga pengedar narkoba tanpa proses peradilan yang jelas.
Pemerintah Filipina sendiri sebelumnya sudah mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin Rappler karena dianggap melanggar salah satu undang-undang mengenai kepemilikan media.


Selagi menanti proses banding, Rappler tetap mengirimkan jurnalisnya untuk meliput kegiatan di istana pada Selasa (20/2), tapi dilarang masuk. Petugas akhirnya mengizinkan wartawan itu masuk, tapi dilarang melaporkan isi pidato Duterte.

Juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, kemudian mengatakan bahwa jurnalis itu dilarang meliput semua kegiatan yang berkaitan dengan Duterte.
Keputusan itu diambil hanya berselang sehari setelah senat meminta keterangan dari salah satu orang kepercayaan Duterte yang menurut laporan Rappler pernah mengintervensi proyek kapal angkatan laut kontroversial senilai US$308 juta.

Duterte menyebut laporan itu sebagai "berita bohong," tapi sang wartawan mempertahankan produk jurnalistik dari kantornya tersebut.

"Dia tidak mendapatkan akses ke presiden karena presiden terganggu dengan kehadirannya," ujar Roque kepada radio DZMM.

Menanggapi keputusan ini, Rappler merilis pernyataan kecaman yang berbunyi, "Ini adalah upaya untuk mengintimidasi jurnalis independen. Keputusan ini memberikan pesan jelas bahwa setiap orang lebih baik hanya melaporkan apa yang dia mau." (has/has)