Cegah Penganiayaan TKI, RI Kirim Nota Diplomatik ke Malaysia
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Kamis, 22 Feb 2018 14:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik ke Malaysia, berisi tekanan agar Kuala Lumpur segera mengambil tindakan pencegahan agar penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) seperti kasus Adelina Jemirah tidak terulang lagi.
"Kami telah mengirim nota diplomatik kepada Malaysia kemarin, Rabu (21/2) yang mendorong Malaysia untuk segera duduk bersama Indonesia mendiskusikan langkah preventif guna menanggapi masalah perlindungan TKI kita di sana. Intinya kami terus beri tekanan kepada pemerintah Malaysia untuk memastikan kasus seperti Adelina tidak terjadi lagi," kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/2).
Adelina merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang tewas pada 11 Februari lalu karena diduga disiksa oleh majikannya.
Mulanya kepolisian menemukan Adelina tak berdaya di garasi rumah majikannya di Taman Kota Permai, Bukit Mertajam, Penang, Sabtu (10/2) malam.
Saat ditemukan, kepala dan wajah perempuan kelahiran April 1989 itu bengkak, serta tangan dan kakinya mengalami luka-luka. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi tak dapat diselamatkan.
Arrmanatha menegaskan pemerintah telah menekan Malaysia agar secara serius dan tegas menangani kasus Adelina ini. Pemerintah Indonesia meminta Malaysia memproses serta menghukum pelaku penganiayaan Adelina seberat-beratnya sesuai dengan hukum Negeri Jiran.
Dari tiga tersangka yang telah ditahan Kepolisian Diraja Malaysia, dua di antaranya telah didakwa jaksa dalam persidangan kemarin. Jaksa Malaysia mendakwa ibu majikan Adelina, MA Ambika, 60 tahun, dengan pasal pembunuhan.
Sementara itu, anak perempuan Ambika yang merupakan majikan langsung Adelina dikenakan tuntutan hukum keimigrasian karena mempekerjakan Adelina yang direkrut secara ilegal.
"Kami minta kepada Malaysia para pelaku ini dihukum seberat-beratnya sesuai aturan yang ada," kata Arrmanatha.
Dalam nota diplomatik, Arrmanatha mengatakan, Indonesia juga meminta Malaysia untuk segera membahas langkah-langkah bersama untuk mengantisipasi terjadi kasus penganiayaan TKI di masa depan dan juga meminimalisir jumlah pekerja migran yang pergi secara ilegal.
"Indonesia meminta Malaysia untuk segera duduk bersama. Bukan lagi untuk berdiskusi saja, tapi menyetujui langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah penanganan TKI ini, agar kasus kekerasan dan pelanggaran lainnya tidak terjadi lagi terhadap para pekerja migran kita di sana," tutur Arrmanatha.
Kuala Lumpur dan Jakarta pernah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai penanganan pekerja domestik dari Indonesia. Namun, MoU tersebut berakhir pada 2016 lalu dan harus diperbarui.
Arrmanatha mengatakan kini bukan lagi waktunya untuk memperbaharui MoU tapi justru memperkuat perjanjian itu agar hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia bisa semakin terjamin dan terlindungi.
Kemlu RI bahkan tengah mempertimbangkan rencana memoratorium pengiriman TKI ke Negeri Jiran. Sebab, kasus kekerasan dan penyalahgunaan hak TKI banyak terjadi di negara tersebut.
Sebaliknya, Malaysia menganggap wacana moratorium bukani solusi untuk menghentikan penganiayaan TKI. Duta Besar Malaysia di Jakarta, Zahrain Muhammed Hashim kepada wartawan menyatakan moratorium malah akan memperbesar potensi pengiriman TKI ilegal ke negara itu.
(nat)
"Kami telah mengirim nota diplomatik kepada Malaysia kemarin, Rabu (21/2) yang mendorong Malaysia untuk segera duduk bersama Indonesia mendiskusikan langkah preventif guna menanggapi masalah perlindungan TKI kita di sana. Intinya kami terus beri tekanan kepada pemerintah Malaysia untuk memastikan kasus seperti Adelina tidak terjadi lagi," kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/2).
Adelina merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang tewas pada 11 Februari lalu karena diduga disiksa oleh majikannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditemukan, kepala dan wajah perempuan kelahiran April 1989 itu bengkak, serta tangan dan kakinya mengalami luka-luka. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi tak dapat diselamatkan.
Arrmanatha menegaskan pemerintah telah menekan Malaysia agar secara serius dan tegas menangani kasus Adelina ini. Pemerintah Indonesia meminta Malaysia memproses serta menghukum pelaku penganiayaan Adelina seberat-beratnya sesuai dengan hukum Negeri Jiran.
Dari tiga tersangka yang telah ditahan Kepolisian Diraja Malaysia, dua di antaranya telah didakwa jaksa dalam persidangan kemarin. Jaksa Malaysia mendakwa ibu majikan Adelina, MA Ambika, 60 tahun, dengan pasal pembunuhan.
Sementara itu, anak perempuan Ambika yang merupakan majikan langsung Adelina dikenakan tuntutan hukum keimigrasian karena mempekerjakan Adelina yang direkrut secara ilegal.
"Kami minta kepada Malaysia para pelaku ini dihukum seberat-beratnya sesuai aturan yang ada," kata Arrmanatha.
Dalam nota diplomatik, Arrmanatha mengatakan, Indonesia juga meminta Malaysia untuk segera membahas langkah-langkah bersama untuk mengantisipasi terjadi kasus penganiayaan TKI di masa depan dan juga meminimalisir jumlah pekerja migran yang pergi secara ilegal.
"Indonesia meminta Malaysia untuk segera duduk bersama. Bukan lagi untuk berdiskusi saja, tapi menyetujui langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah penanganan TKI ini, agar kasus kekerasan dan pelanggaran lainnya tidak terjadi lagi terhadap para pekerja migran kita di sana," tutur Arrmanatha.
Kuala Lumpur dan Jakarta pernah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai penanganan pekerja domestik dari Indonesia. Namun, MoU tersebut berakhir pada 2016 lalu dan harus diperbarui.
Arrmanatha mengatakan kini bukan lagi waktunya untuk memperbaharui MoU tapi justru memperkuat perjanjian itu agar hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia bisa semakin terjamin dan terlindungi.
Kemlu RI bahkan tengah mempertimbangkan rencana memoratorium pengiriman TKI ke Negeri Jiran. Sebab, kasus kekerasan dan penyalahgunaan hak TKI banyak terjadi di negara tersebut.
Sebaliknya, Malaysia menganggap wacana moratorium bukani solusi untuk menghentikan penganiayaan TKI. Duta Besar Malaysia di Jakarta, Zahrain Muhammed Hashim kepada wartawan menyatakan moratorium malah akan memperbesar potensi pengiriman TKI ilegal ke negara itu.
(nat)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK