Amnesty Internasional melaporkan dugaan ini setelah mengamati citra satelit dan melakukan serangkaian wawancara yang berujung pada indikasi percepatan pembangunan instalasi keamanan di lokasi.
"Bukti baru dan pembangunan yang didokumentasikan Amnesty dalam penelitian terbaru kami menunjukkan otoritas Myanmar membangun di atas tempat di mana seharusnya Rohingya dikembalikan," ujar direktur respons krisis Amnesty, Tirana Hassan, kepada AFP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pada Maret ini, citra satelit menunjukkan lahan itu sudah dibangun kembali. Amnesty meyakini pembangunan itu merupakan bagian dari penguatan markas baru pasukan keamanan.
AFP belum dapat mengonfirmasi laporan ini karena Myanmar sangat menutup akses informasi mengenai situasi di Rakhine, terutama sejak bentrokan kembali pecah di negara bagian itu pada Agustus lalu.
Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Pembela Arakan Rohingya (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.
Tak lama setelah serangan tersebut, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan ARSA dari tanah Rakhine. Namun, militer tak hanya menumpas ARSA, tapi juga membunuh Rohingya dan membakar rumah-rumah mereka.
Akibat rangkaian bentrokan itu, sekitar 100 ribu nyawa melayang, sementara lebih dari 600 ribu orang Rohingya lainnya mengungsi ke Bangladesh.
Myanmar dan Bangladesh sudah menyepakati perjanjian pemulangan Rohingya yang harusnya dilaksanakan sejak Januari lalu. Namun, proses repatriasi ini terhambat karena Rohingya sendiri tak mau dipulangkan tanpa jaminan keamanan. (has)