Dubes Tantowi: Usulan Tak Gelar Jumpa Pers dari Tuan Rumah

Natalia Santi, CNN Indonesia | Senin, 26/03/2018 12:37 WIB
Dubes Tantowi: Usulan Tak Gelar Jumpa Pers dari Tuan Rumah Dubes RI Tantowi Yahya mengklarifikasi pendapat kolumnis Selandia Baru yang menyebut Presiden Jokowi tak menghormati tuan rumah karena tidak jumpa pers. (Dok. KBRI Selandia Baru)
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Indonesia di Wellington Tantowi Yahya mengklarifikasi pendapat kolumnis Selandia Baru, Audrey Young yang menyebut Presiden Joko Widodo tidak menghormati tuan rumah karena tidak menggelar jumpa pers untuk wartawan.

Dalam artikel bertajuk "Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern", yang dilansir NZ Herald, Young menyatakan sebagai kepala negara adalah memalukan jika Jokowi tidak tampil dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Jacinda Ardern.

Dalam tulisan disebut bahwa Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru telah menawarkan konferensi pers bersama, tapi ditolak oleh Indonesia.


Lewat rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (26/3), Tantowi menegaskan bahwa keputusan untuk tidak membuat keterangan pers adalah usulan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama.

"Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama yang dimuat di situs resmi kedua negara," kata Tantowi.


"Sebagai tamu, kami menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Kami mendukung sepenuhnya, karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut," kata dia menambahkan.

Tantowi menyatakan telah melayangkan protes keras kepada Young dan mendesak dia untuk membuat klarifikasi lantaran apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

"Tulisan bahwa Presiden Joko Widodo menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young, yang tidak didukung oleh bukti dan fakta," kata Tantowi.

"Joko Widodo adalah orang biasa pertama yang menjadi Presiden Indonesia. Sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Joko Widodo menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," kata Tantowi menambahkan.


Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru, setelah Presiden Abdurrahman Wahid 13 tahun lalu adalah lawatan yang sukses dan produktif. Kunjungan kenegaraan yang dilaksanakan pada 18-19 Maret merupakan hasil persiapan matang tim kedua negara jauh hari sebelumnya. "Kami sangat puas dengan pelayanan, penyambutan dan perhatian yang diberikan Pemerintah Selandia Baru," kata Tantowi.

Lawatan tersebut dilakukan dalam rangka 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru. Selama kurun waktu tersebut banyak hal sudah dicapai kedua negara. Mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, pariwisata, penanganan bencana, politik, kerja sama pertahanan dan kontraterorisme.

"Kedua negara sepakat untuk meningkatkan derajat hubungan dari strategis ke komprehensif. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dari NZ$1,6 miliar (Rp16 triliun) menjadi NZ$4 miliar (Rp40 triliun) sebelum 2024," kata Tantowi.

(nat)