ANALISIS

Kunjungan Jokowi-JK ke Afghanistan dan Politik Pencitraan

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Rabu, 28/02/2018 17:08 WIB
Kunjungan Jokowi-JK ke Afghanistan dan Politik Pencitraan Kunjungan Jokowi-JK ke Afghanistan dipandang sebagai upaya pencitraan pemerintah ke dalam dan luar negeri, menjelang pemilu 2019 dan anggota pemilihan DK PBB. (Biro Pers Setpres/Bey Machmudin)
Jakarta, CNN Indonesia -- Berselang sebulan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Afghanistan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga bertandang ke negara yang sarat konflik tersebut hari ini, Rabu (28/2).

Berbeda dengan Jokowi, lawatan JK hari ini ke Ibu Kota Kabul guna memenuhi undangan Presiden Ashraf Ghani sebagai tamu khusus dalam konferensi perdamaian Afghanistan.

Kehadiran dua pemimpin bangsa Indonesia di Afghanistan di awal tahun ini lantas menyisakan tanda tanya dari para pemerhati mengenai kemungkinan perubahan fokus politik luar negeri RI yang nampak mulai bergeser ke Asia Selatan.


Sejumlah pihak juga bertanya akankah isu Afghanistan menggeser politik luar negeri RI yang selama ini terfokus pada dukungan bagi kemerdekaan Palestina di Timur Tengah dan penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Salah satu pengamat hubungan internasional dari Univeristas Gadjah Mada, Siti Mutiah Setiawati, mengatakan kunjungan pemimpin bangsa ke Afghanistan secara berurutan dalam waktu yang berdekatan tersebut tidak berarti telah menggeser fokus politik luar negeri RI.

Menurutnya, kunjungan Jokowi dan JK ke Afghanistan itu semata-mata memenuhi undangan dari pemimpin dan menyambung tali silaturahmi antara sesama negara bermayoritaskan penduduk Muslim.

"Saya tidak melihat adanya perubahan politik luar negeri kita dengan kunjungan Jokowi dan JK ke Afghanistan ini. Indonesia tetap concern dan mendukung penuh Palestina," ujar Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (28/2).

"Kunjungan kedua pemimpin juga tidak ada yang spesial. Ini hanya sekedar lawatan memenuhi undangan. Saya lihat selama ini kedua negara juga tidak memiliki kerja sama yang intensif dan tidak ada agenda prioritas RI selama ini ke Afghanistan," lanjutnya.

Namun, menurut Siti kunjungan Jokowi dan JK ke Afghanistan juga bisa diartikan sebagai upaya pencitraan pemerintah ke dalam dan luar negeri. Terutama menjelang pemilu 2019 dan pemilihan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Juni mendatang.

Di wilayah Asia Pasifik, Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk menjadi anggota tidak tetap salah satu badan paling berkuasa di PBB itu.

Siti mengatakan tidak ada salahnya bagi pemerintah membangun citra negara sebaik mungkin di mata masyarakat internasional. Hal ini, paparnya, bisa meningkatkan rasa kepercayaan negara-negara di dunia terhadap Indonesia.

As-Salam yang artinya perdamaian, mesjid Indonesia di Afghanistan.Foto: Ist/KBRI Afghanistan
As-Salam yang artinya perdamaian, mesjid Indonesia di Afghanistan.


"Sejumlah pihak menganggap kunjungan ke Afghanistan ini politik pencitraan Jokowi untuk menggaet dukungan orang Islam di Indonesia. Itu pun tidak salah menurut saya karena sebetulnya politik itu harus pencitraan," papar pengajar kajian kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tengah itu.

"Pencitraan untuk menggaet dukungan negara Muslim juga penting salah satunya dalam voting Majelis Umum PBB. Jadi tidak ada salahnya mulai menjalin hubungan dengan negara-negara Islam karena mereka di PBB punya suara yang signifikan. Indonesia perlu membina hubungan dengan mereka, apalagi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia," lanjutnya.

Sejak Presiden Ghani berkunjung ke Jakarta pada April 2017 lalu, politik luar negeri Indonesia terus meningkatkan fokusnya membantu perdamaian dan pembangunan di negara tersebut.

Di Kabul, Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia membantu tercapainya perdamaian di Afghanistan yang sampai saat ini masih dihantui teror pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahnya seperti Taliban.

Hal serupa disampaikan JK di Konferensi Perdamaian Afghanistan yang digelar di Kabul hari ini, Rabu (28/2).

"Fokus Indonesia di Afghanistan untuk dorong proses perdamaian melalui rekonsiliasi non-kekerasan dan pembangunan yang inklusif," kata Direktur Asia Selatan dan Asia Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Ferdy Nico Yohannes Piay.

Selain itu, sejalan dengan instruksi Jokowi, Ferdy juga menyatakan bahwa diplomasi Indonesia saat ini tengah berupaya meningkatkan hubungan dagang terutama ekspor dan investasi dengan negara pasar non-tradisional seperti Afghanistan.

Menurut Ferdy, nilai perdagangan kedua negara masih sangat rendah. Padahal, melihat jumlah penduduk Afghanistan yang cukup besar, negara itu memiliki potensi pasar yang cukup besar bagi Indonesia.


"Tentu kami ingin mempererat kerja sama ekonomi dengan Afghanistan. Hal tersebut juga disampaikan secara langsung oleh Presiden Afghanistan saat bertemu dengan Presiden Jokowi," paparnya.

Ferdy juga menegaskan pendekatan RI ke Afghanistan tidak mengubah fokus politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia tetap berkomitmen terhadap perdamaian di Timur Tengah maupun di Asia tengah. Ini adalah respons positif Presiden RI terhadap permintaan pemerintah Afghanistan agar Indonesia lebih berperan dalam proses perdamaian," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (nat/nat)