Pakistan Larang Penggunaan Mata Uang Virtual

Jakarta, CNN Indonesia -- Mengikuti langkah banyak negara di dunia, Pakistan juga ikut melarang penggunaan mata uang virtual. Bank Sentral Pakistan mengeluarkan larangan penggunaan cryptocurrency di negara tersebut, Sabtu (7/4).

Dikabarkan Pakistan Tribune, Sabtu (7/4), sementara volume perdagangan tetap rendah, kenaikan fenomenal Bitcoin selama 2017 telah menggoda banyak kalangan untuk membuka akun dengan beragam pertukarangan dan perdagangan.

Penerimaan Bitcoin di tingkat pedagang tersebut tidak banyak, tapi di tingkat pengguna, tergoda untuk berdagang akibat reli ccryptocurrency yang spektakuler belakangan.

Meski begitu dalam surat edaran yang dipublikasikan di situsnya, State Bank of Pakistan (SBP) mengatakan bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin, Litecoin, Pakcoin, OneCoin, DasCoin, Pay Diamond atau Initial Coin Offerings (ICO) bukanlah alat pembayaran yang sah, yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah Pakistan.

Lihat juga: Marvia Malik, Pembawa Berita Transgender Pertama di Pakistan

"SBP tidak mengesahkan atau memberi izin pada individu atau entitas apapun untuk menerbitkan, menjual, membeli, menukar atau berinvestasi dalam mata uang virtual/koin/token apapun di Pakistan," kata SBP dalam sebuah pernyataan.

"Semua bank, lembaga keuangan, bank keuangan mikro dan operator sistem pembayaran, penyedia layanan pembayaran disarankan untuk menahan diri dari pemrosesan, penggunaan, perdagangan, memiliki, transfer nilai, promosi, dan menginvestasikan mata uang virtual/token," kata SBP seperti dilansir Pakistan Tribune.

BitCoin saat ini dihargai US$6.643,26, turun jauh hingga 66 persen sejak mencapai harga hampir US$19.780 pada Desember tahun lalu. Nilai kapitalisasi pasarnya saat ini US$112,7 miliar.

Tak hanya Pakistan, Indonesia juga telah melarang mata uang virtual.  Mata uang virtual atau cryptocurrency juga dilarang di Singapura, Thailand, Korea Selatan, Bangladesh, Vietnam, Rusia, Kolombia, China, dan Nigeria.

(nat)