Myanmar Pulangkan Keluarga Rohingya Pertama ke Rakhine
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Senin, 16 Apr 2018 20:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar memulangkan keluarga Rohingya pertama ke Rakhine dari sedikitnya 700 ribu pengungsi yang lari ke Bangladesh karena krisis kemanusiaan yang memburuk sejak Agustus lalu.
"Lima anggota keluarga Muslim telah datang ke pos penerimaan Taungpyoletwea di pusat Rakhine pagi ini," bunyi pemerintah Myanmar melalui pernyataan, Minggu (15/4).
Di pos penerimaan, keluarga tersebut diperiksa oleh petugas imigrasi, kementerian kesehatan. Naypyidaw menyebut kelima anggota keluarga itu berhak kembali ke Myanmar karena lolos persyaratan. Salah syarat tersebut adalah memiliki Kartu Verifikasi Nasional (NVCs).
Dikutip Reuters, dalam pernyataan pemerintah, petugas Kementerian Sosial dan Transmigrasi juga disebut memberikan sejumlah "bantuan material" seperti beras, jaring nyamuk, selimut, pakaian, sarung, dan peralatan memasak bagi keluarga tersebut.
Keputusan repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh muncul setelah Myanmar terus menjadi sorotan dunia internasional karena dianggap gagal melindungi warga minoritasnya, termasuk Rohingya dari target kekerasan.
Pemulangan Rohingya dilakukan Myanmar bekerja sama dengan Bangladesh. Pada Januari lalu, kedua negara sepakat bekerja sama merepatriasi pengungsi Rohingya dalam dua tahun.
Proses repatriasi semula direncanakan berlangsung akhir Januari lalu. Namun, karena minim persiapan dan perbedaan pendapat proses tersebut sempat tertunda.
Sebagian pengungsi Rohingya bahkan sempat menggelar protes dan menolak pemulangan karena tidak ada jaminan keamanan dari Myanmar.
Meski diizinkan pulang ke Myanmar, para pengungsi Rohingya juga disebut tak bisa menempati wilayah dan kampungnya dahulu. Sebab, sebagian besar kampung mereka di Rakhine sudah hangus terbakar.
Beberapa tempat bahkan dikabarkan sudah ditempati warga lokal Myanmar.
Rohingya telah lama mendapat diskriminasi dan persekusi di Myanmar. Warga lokal menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pekan lalu, Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Kemanusiaan, Ursula Mueller, mengatakan kondisi di Myanmar belum kondusif bagi para pengungsi Rohingya.
Mueller mendasari pernyataannya setelah berkunjung ke negara di Asia Tenggara itu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan minimnya akses kesehatan dan jaminan keamanan terhadap Rohingya menjadi salah satu alasan mengapa repatriasi tidak tepat jika dilakukan dalam waktu dekat.
Dia juga mengatakan kondisi kamp-kamp penampungan di Rakhine dan kasus munculnya beberapa perahu Rohingya yang kabur dari Myanmar belakangan menandakan bahwa kondisi di negara itu masih belum sepenuhnya aman bagi warga Rohingya.
(nat)
"Lima anggota keluarga Muslim telah datang ke pos penerimaan Taungpyoletwea di pusat Rakhine pagi ini," bunyi pemerintah Myanmar melalui pernyataan, Minggu (15/4).
Di pos penerimaan, keluarga tersebut diperiksa oleh petugas imigrasi, kementerian kesehatan. Naypyidaw menyebut kelima anggota keluarga itu berhak kembali ke Myanmar karena lolos persyaratan. Salah syarat tersebut adalah memiliki Kartu Verifikasi Nasional (NVCs).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh muncul setelah Myanmar terus menjadi sorotan dunia internasional karena dianggap gagal melindungi warga minoritasnya, termasuk Rohingya dari target kekerasan.
Pemulangan Rohingya dilakukan Myanmar bekerja sama dengan Bangladesh. Pada Januari lalu, kedua negara sepakat bekerja sama merepatriasi pengungsi Rohingya dalam dua tahun.
Sebagian pengungsi Rohingya bahkan sempat menggelar protes dan menolak pemulangan karena tidak ada jaminan keamanan dari Myanmar.
Meski diizinkan pulang ke Myanmar, para pengungsi Rohingya juga disebut tak bisa menempati wilayah dan kampungnya dahulu. Sebab, sebagian besar kampung mereka di Rakhine sudah hangus terbakar.
Beberapa tempat bahkan dikabarkan sudah ditempati warga lokal Myanmar.
Rohingya telah lama mendapat diskriminasi dan persekusi di Myanmar. Warga lokal menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pekan lalu, Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Kemanusiaan, Ursula Mueller, mengatakan kondisi di Myanmar belum kondusif bagi para pengungsi Rohingya.
Mueller mendasari pernyataannya setelah berkunjung ke negara di Asia Tenggara itu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan minimnya akses kesehatan dan jaminan keamanan terhadap Rohingya menjadi salah satu alasan mengapa repatriasi tidak tepat jika dilakukan dalam waktu dekat.
Dia juga mengatakan kondisi kamp-kamp penampungan di Rakhine dan kasus munculnya beberapa perahu Rohingya yang kabur dari Myanmar belakangan menandakan bahwa kondisi di negara itu masih belum sepenuhnya aman bagi warga Rohingya.
(nat)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK