Pemilu, Oposisi Turki Kerahkan Setengah Juta Pengawas

Reuters, CNN Indonesia | Jumat, 22/06/2018 19:34 WIB
Pemilu, Oposisi Turki Kerahkan Setengah Juta Pengawas Ilustrasi. Oposisi Turki berencana mengerahkan setengah juta pengawas dalam pemilu. (REUTERS/Murad Sezer)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai-partai oposisi utama dan lembaga swadaya masyarakat Turki menyatakan berencana untuk mengerahkan lebih dari setengah juta pengawas dan relawan di tempat pemungutan suara di seluruh penjuru negeri untuk mencegah kecurangan dalam pemilihan umum, Minggu (24/6).

Oposisi, yang berharap mengakhiri kekuasaan 16 tahun Erdogan, menyatakan perubahan baru pada peraturan pemilu Turki dan sejumlah dugaan penipuan dalam referendum tahun lalu meningkatkan kekhawatiran dalam pemilu tahun ini.
Partai-partai tersebut, bersama sejumlah LSM, pada Kamis (21/6) menyatakan 519 ribu relawan dan pengawas akan dikerahkan di 180 ribu tempat pemungutan suara.

Pemilu dilaksanakan setahun setelah Erdogan menang tipis dalam referendum untuk merombak konstitusi Turki dan menciptakan jabatan presiden eksekutif yang telah dia kedepankan sejak lama.


Referendum itu dinodai keputusan menit-menit akhir oleh Dewan Pemilu Tinggi (YSK) untuk menerima surat suara yang tidak dicap. Oposisi dan para praktisi hukum menyatakan langkah itu mempertaruhkan keabsahan pemungutan suara dan melanggar hukum pemilu.

Setidaknya 2,5 juta suara bisa terpengaruh dengan keputusan itu, kata seorang pejabat senior di Organisasi Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE) setelah referendum.
Parlemen pada Maret ini meloloskan peraturan pemilu yang mengesahkan keputusan untuk menerima surat suara tanpa cap, dan bulan lalu dewan pemilu menyatakan beberapa tempat pemungutan suara di wilayah mayoritas Kurdi akan direolkasi. Langkah itu dinilai partai pro-Kurdi HDP bisa mempersulit para pendukungnya untuk memberikan suara.

"Perubahan pada hukum pemilu membuat pemilu jadi kurang aman," kata mantan hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa sekaligus mantan anggota parlemen oposisi, Riza Turmen.

"Menyerahkan administrasi pemilu pada birokrasi, pasukan keamanan dan pemerintah alih-alih partai politik adalah hal yang mengkhawatirkan," kata Turmen dalam konferensi pers.

(aal)