RI Klaim Banyak Pelapor PBB Sudah Kunjungi Papua

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Jumat, 22/06/2018 17:47 WIB
RI Klaim Banyak Pelapor PBB Sudah Kunjungi Papua Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan Indonesia telah menerima banyak kunjungan perwakilan khusus PBB. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengklaim Indonesia sudah banyak menerima kunjungan perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke Papua.

Pernyataan itu diutarakan menanggapi pernyataan Komisioner Tinggi urusan hak asasi manusia PBB, Zeid Raad Al Hussein, yang mengaku timnya tak kunjung diberi akses ke Papua.

Menurut juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, pemerintah sejauh ini terus berupaya terbuka dan bersikap kooperatif terkait lawatan pejabat PBB ke Indonesia.


"Beberapa bulan lalu setelah kunjungan Hussein, Indonesia menerima pelapor khusus PBB untuk hak atas pangan pada April lalu. Tahun lalu, Pelapor khusus PBB bidang kesehatan juga mengunjungi Papua," kata Arrmanatha di Jakarta, Jumat (22/6).
"Mungkin Indonesia salah satu negara yang sering didatangi mereka. Jadi jelas kita terbuka. Tapi apakah harus terus menerima permintaan tim HAM untuk datang ke sini? Kita juga harus liat merit atau manfaatnya juga kan."

Padahal, Hussein telah mendapat undangan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi wilayah paling timur Indonesia itu saat melawat ke Jakarta Februari lalu.

Arrmanatha mengatakan pemerintah juga perlu mempersiapkan hal teknis sebelum mengundang perwakilan asing dan organisasi internasional untuk berkunjung ke Indonesia, termasuk memfasilitasi lawatan Hussein yang diwakilkan KTHAM untuk Asia yang bermarkas di Bangkok.

"Sebelum menerima kunjungan itu butuh persiapan juga di dalam negeri, dalam konteks koordinasi antara pemerintah pusat juga pemerintah daerah yang akan dikunjungi," ujar Arrmanatha.
"Terlebih ini kan undangan pemerintah yang diberikan sesuai dengan kesiapan kita. Kalau ada orang atau pihak yang memaksa untuk diundang, apakah itu masih bisa dilihat sebagai bentuk suatu undangan, harus dilihat aspek itu juga," lanjutnya.

Meski begitu, Arrmanatha tak menjelaskan apakah pemerintah akan mempertahankan undangannya dan mempersiapkan lawatan KTHAM ke Papua dalam waktu dekat. Namun, dia menekankan bahwa kunjungan PBB ke Indonesia dilakukan hampir setiap tahun.

"Jadi lawatan perwakilan PBB ke Indonesia dan daerah-daerah lainnya termasuk ke Papua ini bukan sesuatu yang baru."

(aal)