Hal itu disampaikan oleh komunitas pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Indonesia-Malaysia Bussiness Council (IMBC) saat bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Jakarta, Jumat (29/6).
"IMBC sudah 15 tahun berdiri namun hingga kini baru satu visinya yang tercapai, yakni mempermudah pebisnis Malaysia berinvestasi di Indonesia. Tapi pengusaha Indonesia masih sulit untuk menembus pasar Malaysia," kata Presiden IMBC Tanri Abeng dalam pertemuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin ini juga karena faktor senioritas dan kemampuan kapitalisasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang masih rendah. Tapi di sini justru tugasnya untuk bagaimana memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan perusahaan Indonesia berkiprah di pasar Malaysia," kata Tanri.
Lebih lanjut, Tanri berharap pemerintahan baru Malaysia mau memberikan solusi mempermudah pebisnis Indonesia melebarkan sayap ke Negeri Jiran. Menurutnya, iklim usaha antara Indonesia-Malaysia harus seimbang dan menguntungkan semua pihak melihat relasi kedua negara yang sangat dekat.
"Ekpsansi perusahaan dan investasi Malaysia memang membantu perekonomian Indonesia dan membantu pemerintah memperbanyak lapangan pekerjaan. Tapi situasi ini juga harus seimbang."
Ia menganggap Indonesia dan Malaysia memiliki potensi yang cukup besar sebagai penggerak pasar di kawasan.
Menanggapi keluhan pebisnis Indonesia, Mahathir mengatakan, sebelum berkiprah di pasar asing, perusahaan-perusahaan harus bisa menguasai pasar domestik terlebih dahulu.
Selain itu, pria 92 tahun itu juga mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia harus bisa memaksimalkan peluang pasar di negara masing-masing sebelum menawarkan diri kepada investor dan perusahaan asing.
"Kita harus bermula menguasai pasar domestik sebelum pasar asing. RI-Malaysia punya market besar senilai hampir US$260 miliar. Apalagi, masyarakat kedua negara sudah tahapnya kelas menegah atas. Ini harus dimanfaatkan pebisnis kedua negara."
Selain pebisnis, pertemuan komunitas pengusaha itu juga dihadiri oleh sejumlah petinggi negara seperti Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agraria dan tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
(aal)