Presiden Tunisia Usulkan Kesetaraan Hak Waris Bagi Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Tunisia Beji Caed Essibsi mengajukan perubahan aturan pembagian hak waris untuk laki-laki dan perempuan yang terbilang kontroversial oleh para ulama karena bertentangan dengan hukum Islam.

Tunisia menjadi satu-satunya negara muslim di Afrika yang memberikan perhatian dan keberpihakan pada kesetaraan gender setelah revolusi yang menggulingkan Presiden Zine El-Abidin Ben Ali.

Meskipun undang-undang yang melarang perempuan muslim menikahi pria non-muslim telah dicabut tahun lalu, rakyat ingin konstitusi Tunisia mencakup semua bidang. Ribuan orang berunjuk rasa didepan gedung parlemen untuk menuntut persamaan hak waris pada Sabtu, (11/8).


Selama ini, berdasarkan hukum Syariah, lelaki mendapat warisan dua kali lebih besar dari warisan yang diberikan kepada perempuan.

"Saya mengajukan undang-undang untuk persamaan hak waris," kata Presiden Essebsi dalam pidatonya.

Pilihan Redaksi Dubes Suriah Optimistis Perang Saudara akan Segera Berakhir Wali Kota Perempuan Pertama Terpilih di Tunisia Serangan Teroris Tewaskan Enam Tentara Perbatasan Tunisia

Namun, ia meninggalkan beberapa pengecualian untuk para keluarga yang ingin membagi hak warisan berdasarkan hukum Islam setelah menghadapi banyak kritikan dari pihak konservatif.

Sekarang, parlemen sedang membahas rancangan undang-undang tersebut.

Ribuan masyarakat, wanita dan pria, mengadakan demonstrasi untuk menuntut perubahan aturan untuk persamaan hak waris antara lelaki dan wanita di Ibu Kota Tunis.

Meski begitu, pendapat masyarakat Tunisia terbelah. Ada pula kalangan yang menolak perubahan soal hak waris tersebut. Mereka juga menggelar aksi protes serupa yang dihadiri ribuan orang.

Sejak 2011, komposisi pemerintahan transisi demokrasi di Tunisia terdiri oleh partai moderat yang berkoalisi dengan partai sekuler, agar menghindari konflik yang terjadi di Mesir, Libya dan Suriah.

Tunisia menghasilkan konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, keadilan dan kedamaian. Pemerintahan merupakan salah satu negara progresif di Timur-Tengah, yang membatasi pengaruh agama dan mengadakan pemilihan umum.

Tetapi, beberapa pihak Islam yang konservatif menolak perubahan terhadap undang-undang mengenai pembagian hak waris.

Essebsi, politikus sekuler membentuk komisi khusus yang bertujuan untuk menyusul peraturan yang meningkatkan kesetaraan gender di negara, dibanjiri pujian oleh perempuan-perempuan Tunisia yang berpikiran maju.

Meskipun Tunisia dianggap sebagai satu-satunya negara yang sukses pasca revolusi Arab Spring, pertumbuhan ekonomi masih mengecewakan. Angka pengangguran yang tinggi menyebabkan banyak pemuda Tunisia pergi ke luar negeri sejak peristiwa tersebut.

(sab/nat)