Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Filipina
Rodrigo Duterte meminta China memikirkan kembali perilaku negara itu di
Laut China Selatan dan bahwa China tidak memiliki hak untuk mengusir pesawat atau kapal negara lain yang melintasi pulau buatan miliknya di perairan yang dipersengketakan itu.
Duterte berharap China bisa "mengendalikan" perilaku dan menghentikan pergerakan yang bisa berujung pada konfrontasi dengan sekutu AS.
Menurutnya Filipina terletak cukup dekat untuk ikut terkena ancaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka harus berpikir ulang karena pada satu saat akan menjadi pemicu konflik," ujarnya dalam pidato pada Selasa (14/8).
"Anda tidak bisa membuat pulau. Ini pulau buatan manusia dan mengatakan wilayah udara di atas pulau itu milik anda. Ini salah karena perairan itu kami anggap sebagai perairan internasional. Hak melintasinya sudah dijamin," tambahnya.
Pernyataan Duterte ini dikeluarkan ketika China secara rutin memerintahkan kapal negara lain untuk meninggalkan wilayah di sekitar pulau buatan miliknya di Laut China Selatan.
Sebelumnya Duterte dikecam banyak pihak karena sikap lunak terhadap China dalam konflik Laut China Selatan.
 Amerika Serikat melakukan patroli militer di Laut China Selatan yang diperebutkan China, Filipina, Taiwan, Brunai, Vietnam dan Malaysia. (US Navy/CPO John Hageman/Handout via Reuters) |
Kementerian Luar Negeri China belum memberi tanggapan atas pernyataan Duterte ini.
Presiden Filipina ini menerapkan kebijakan untuk terus berhubungan dengan Beijing untuk mendapatkan bantuan, pinjaman dan investasi bernilai jutaan dolar.
Duterte membantah tudingan bahwa dia menyerah pada tekanan China atau tudingan telah menyerahkan kedaulatan Filipina.
Akan tetapi, terkait pembangunan pulau buatan China di Laut China Selatan Duterte sebelumnya mengatakan bahwa Amerika Serikat karena tidak mencegah pembangunannya sejak awal.
China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunei saling mengklaim kepulauan Spratly, lokasi tempat China membangun pulau buatan yang tampaknya dijadikan instalasi militer.
(yns)