Skandal Dana Pemilu, Eks-Kepala Intelijen Malaysia Ditahan

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Rabu, 29/08/2018 07:50 WIB
Skandal Dana Pemilu, Eks-Kepala Intelijen Malaysia Ditahan Ilustrasi. (Istockphoto/BrianAJackson)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Anti-Korupsi Malaysia menahan mantan Kepala Badan Intelijen Malaysia Hasanah Abdul Hamid terkait penyalahgunaan dana pemilihan umum, Selasa (27/8).

Hamid adalah mantan direktur jenderal Malaysian External Intelligence Organisation (MEIO).

Dilansir Straits Times, Hasanah dikabarkan ditangkap oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) saat dia diperiksa oleh komisi anti-korupsi tersebut terkait dana pemilu.


Deputi Kepala Komisioner SPRM Azam Baki membenarkan penangkapan tersebut tapi tidak menjelaskan detailnya. "Ya, kami menahan dia untuk diperiksa," kata Baki seperti dilansir kantor berita Straits Times, Rabu (29/8).

Hasanah dikabarkan menulis surat kepada Direktur CIA, Gina Haspel, meminta bantuan Badan Intelijen Amerika Serikat untuk mendukung pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak saat itu.

Surat tersebut ditulis 4 Mei beberapa hari sebelum Najib kalah dalam pemilihan umum 9 Mei lalu.

Foto tangkapan layar dari surat tersebut bocor dan beredar viral. Pengacara Hasanah, Shaharudin Ali menyatakan surat tersebut sah dan dilindungi Undang-undang Rahasia Negara.

SPRM dalam sebuah pernyatan menyebut penyelidikan awal mengungkap kasus Hasanah terkait salah satu tujuh pejabat tinggi yang ditangkap, Selasa. Salah seorang di antaranya adalah Wakil Direktur Jenderal Divisi Penelitian Kantor Perdana Menteri, nama lain MEIO.

Situs berita Malaysia The Star menyebut bahwa Hasanah ditanyai soal bagaimana pegawainya di kantor Perdana Menteri tersebut mendapatkan uang tunai sebesar 1,6 juta ringgit (Rp5,7 miliar). Sumber The Star menyatakan uang itu merupakan dana yang diterima divisi dari pemerintah sebelumnya.

"Setelah kekalahan Barisan Nasional, mereka ditugasi mentransfer dana itu ke suatu temat. Dalam prosesnya, mereka mengambil sebagian dari dana itu," kata sumber tersebut seperti dilansir The Star.

Awal bulan ini, 17 orang aparat keamanan ditahan karena mengambil uang 3,5 juta ringgi dari kantor perdana menteri. Mereka menyatakan mereka mengambil uang itu karena mengetahui Barisan Nasional kalah pemilu. Pasca penangkapan mantan PM Najib Razak mengklaim bahwa uang itu milik UMNO, partainya. (nat)