Trump Minta Dokumen Penyelidikan Intervensi Rusia Dibuka

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 18/09/2018 14:35 WIB
Trump Minta Dokumen Penyelidikan Intervensi Rusia Dibuka Presiden Donald Trump memerintahkan pembukaan sejumlah dokumen terkait penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 lalu. (Reuters/Leah Millis)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Donald Trump memerintahkan pembukaan sejumlah dokumen terkait penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 lalu.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi beberapa berkas dari hasil penyadapan Carter Page berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) dan "semua laporan Biro Investigasi Federal (FBI)" terkait permintaan surat perintah FISA.

Carter Page ialah konsultan industri perminyakan AS yang menjadi penasihat kebijakan luar negeri Trump selama kampanye pemilu 2016 lalu.


"Ketika Presiden mengeluarkan perintah semacam itu, itu mendesak proses pengkajian deklasifikasi dokumen dari berbagai lembaga dalam komunitas intelijen untuk memastikan kepentingan keamanan nasional AS," bunyi pernyataan juru bicara Kementerian Kehakiman seperti dikutip CNN Selasa (18/9).

"Kementerian Kehakiman dan FBI sudah bekerja sama dengan Direkutr Intelijen Nasional untuk mematuhi perintah Presiden."
Menurut pernyataan juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, Trump juga memerintahkan Departemen Kehakiman membuka semua pesan teks sejumlah pejabat terkait penyelidikan tersebut.

Beberapa pejabat itu meliputi eks direktur FBI James Comey, eks wakil direktur FBI Andrew McCabe, mantan agen FBI Peter Strzok, eks pengacara FBI Lisa Page, dan seorang pejabat Kementerian Kehakiman Bruce Ohr.

Meski begitu, seorang sumber yang terlibat dalam proses deklasifikasi menegaskan bahwa proses pembukaan dokumen-dokumen rahasia itu tidak akan terjadi hingga Senin malam waktu AS.
Sementara itu, sejumlah pihak, seperti anggota Partai Demokrat di Kongres, mencela permintaan Trump tersebut. Mereka menganggap Trump menyalahgunakan kewenangannya untuk menganggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Trump, yang dengan jelas menyalahgunakan kewenangannya, memutuskan mencampuri penyelidikan penegakan hukum dengan memerintahkan membuka sejumlah dokumen yang dia yakini bermanfaat bagi tim kuasa hukumnya dan berpikir akan memperkuat narasi palsunya," ucap anggota Komite Intelijen Kongres Adam Schiff melalui pernyataan.

"Terkait dokumen-dokumen rahasia itu, saya sebelumnya telah diberi tahu oleh FBI dan Kementerian Kehakiman bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk merilis garis merah yang artinya (dokumen-dokumen tersebut) tidak boleh dibuka karena dapat membahayakan sumber dan penyelidikan."

Namun, kaum konservatif di Kongres tetap mendukung perintah Trump tersebut meski mereka tidak yakin deklasifikasi dokumen penyelidikan akan membantu memperkuat argumen mereka yang menganggap penyelidikan intervensi Rusia selama ini cacat atau tidak.
Selama berbulan-bulan, sekutu Trump di parlemen berjuang membangun narasi bahwa FBI dan Kementerian Kehakiman secara salah mengeluarkan perintah pengawasan terhadap Carter Page di bawah FISA.

"Kami tidak tahu sehingga kami perlu melihat dokumen-dokumen tersebut. Transparansi adalah hal yang baik dan warga Amerika perlu tahu apa yang ada dalam dokumen tersebut," ucap seorang anggota Kaukus Kebebasan Kongres dari Partai Republik, Jim Jordan.

Penyelidikan intervensi Rusia terus merongrong Trump sejak awal dia duduk di Gedung Putih. Trump pun menganggap penyelidikan yang dilakukan penasihat khusus Robert Mueller itu ilegal.

Presiden AS ke-45 itu juga mendesak Kementerian Kehakiman segera mengakhiri penyelidikan Mueller tersebut.

Melalui kicauannya di Twitter, Trump menyebut penyelidikan Mueller sebagai aib negara. Trump juga mengklaim Mueller "benar-benar membuat masalah." (rds/has)