Korsel Sebut Tidak Akan Cabut Sanksi Terhadap Korut

Tim , CNN Indonesia | Kamis, 11/10/2018 18:10 WIB

Ilustrasi (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Selatan menyebut tidak pernah mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap Korea Utara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Unifikasi Cho Myoung-gyon, Kamis (11/10). Sebelumnya negara itu sempat menjatuhkan sanksi atas ditembaknya kapal perang Korsel pada 2010.

Serangan ini menyebabkan 46 pelaut Korea Selatan tewas. Korea Utara membantah terlibat dalam tenggelamnya kapal itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, sempat menyatakan bahwa pihaknya tengah meninjau sanksi kepada Korut terkait serangan torpedo terhadap kapal perang mereka.

Lihat juga:

Trump Tegaskan Sanksi Korut Tak Dicabut Tanpa Persetujuan AS

Namun, Kang menarik pernyataannya itu setelah mendapat kritik dari anggota parlemen Korea Selatan. mendorong Presiden AS Donald Trump untuk mengatakan Korea Selatan akan membutuhkan persetujuan AS untuk meringankan sanksi. Sanksi akan tetap dikenakan sampai Korut melakukan denuklirisasi.

Cho menolak mengomentari pernyataan Trump, tetapi mengatakan Washington tidak menentang dialog dan pertukaran antar-Korea, dan Kosel terus berdialog erat dengan sekutunya itu.

Selain itu, sejumlah anggota legislatif konservatif juga menganggap bahwa sanksi tak akan dicabut sampai Korut meminta maaf atas serangan terhadap kapal mereka.

Sebelumnya Presiden Korsel Moon Jae-in telah adakan kunjungan ke Pyongyang untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan denuklirisasi Korut dan menjalin kembali hubungan kedua Korea (KBS/via REUTERS TV)

Sanksi ekonomi Korsel telah menyebabkan kapal-kapal Korut memasuki pelabuhan Korsel dan memangkas hampir seluruh pertukaran kedua negara, baik wisata, perdagangan, dan bantuan.

"Perlu adanya aksi terkait isu kapal perang Cheonan yang menjadi penyebab (sanksi)," jelas Cho dalam audit perlemen.

Komentar Trump juga memicu perdebatan di parlemen di Korsel. Sebab beberapa anggota parlemen konservatif tidak setuju bahwa apa yang dilakukan Korsel mesti mendapat persetujuan AS. Mereka menganggap pernyataan itu sebagai penghinaan.

"(Kata) 'persetujuan' merupakan kata yang keras dan menyulut untuk menyebut bahwa langkah kami terlalu cepat dengan Korut tanpa memperhatikan kesepakatan degnan AS," jelas Kim Jae-kyung dari partai oposisi konservatif, seperti dikutip Channel News Asia.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, telah mencoba mencairkan hubungan kedua negara lewat tiga pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tahun ini. KTT ketiga bulan lalu di Pyongyang bertujuan untuk menyelamatkan pembicaraan nuklir yang goyah antara Korea Utara dan Amerika Serikat

Lihat juga:

Tak Cuma Korut, Menlu AS Juga Lakukan Kunjungan ke China

Dalam pertemuan itu keduanya sepakat untuk melanjutkan kerjasama ekonomi. Kerjasama ini dimulai tahun ini dengan menghubungkan jalur darat dan kereta api antar kedua negara.

Mereka juga sepakat untuk membuka kembali pabrik bersama di kota perbatasan Korea Utara, Kaesong dan wisata di Gunung Kumgang, jika situasi memungkinkan.

Sementara itu, China, Rusia, dan Korea Utara percaya perlu adanya penyesuaian sanksi PBB terhadap Pyongyang pada saat yang tepat. Hal ini dinyatakan Kementerian Luar Negeri China, Rabu (10/10). (eks/eks)