Kisruh Politik, PM Israel Ogah Gelar Pemilu Lebih Awal

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak menggelar pemilihan umum lebih awa, meski pemerintahannya tengah dirundung perpecahan. Sebab salah satu mitra koalisi utamanya, Avigdor Lieberman memutuskan mundur dari posisi menteri pertahanan lantaran menolak gencatan senjata dengan Hamas.

Netanyahu lebih memilih bertahan dan menganggap permintaan menggelar pemilu lebih awal merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak tepat untuk saat ini

"Dalam periode di mana isu keamanan sangat sensitif, menggelar pemilu adalah tindakan yang salah dan tidak diperlukan," ucap Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu (18/11).

Lihat juga: Usai Gencatan Dengan Hamas, Pemerintahan Netanyahu Goyah

Sementara itu, dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Netanyahu menyatakan prioritasnya saat ini adalah menyatukan kembali koalisinya di pemerintahan.

"Keamanan nasional itu di atas pertimbangan politik. Kami akan mengalahkan musuh-musuh kita dan saya tidak akan meremehkan segala tantangan yang tengah kita hadapi," kata Netanyahu seperti dikutip AFP.

Pernyataan tersebut diutarakan Netanyahu menyusul bergolaknya situasi politik Israel selepas Lieberman memutuskan mengundurkan diri. Lieberman menolak kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza pada pekan lalu.

Pengunduran diri Lieberman dan penarikan dukungan partainya, Partai Yisrael Beitenu, dari koalisi pemerintahan Netanyahu membuat kepemimpinan PM sejak 2009 itu semakin lemah terhadap oposisi.

Lihat juga: Pemuda Jalur Gaza Sedang Memancing Dibunuh Tentara Israel

Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon menganggap tidak mungkin Netanyahu melanjutkan kepemimpinan dengan koalisi yang tersisa.

Netanyahu pun dikabarkan langsung menggelar rapat darurat dengan Kahlon, demi mengatasi krisis koalisi ini. Namun, Kahlon menuturkan pertemuan keduanya berakhir tanpa kesimpulan apa-apa dan berencana menggelar rapat lagi pekan depan.

Juru bicara partai Netanyahu, Likud, mengatakan sang PM juga akan menggelar rapat dengan para menteri kabinetnya dalam beberapa hari ke depan.

Selain desakan menggelar pemilu lebih awal, Netanyahu juga tengah dirundung skandal korupsi. Sejak awal 2017 lalu, Netanyahu telah diperiksa sembilan kali oleh kepolisian atas dua kasus dugaan korupsi.

Lihat juga: VIDEO: Gencatan Senjata di Gaza Picu Perpecahan di Israel

Jaksa Agung Israel juga disebut akan memutuskan mendakwa orang nomor satu di Negeri Zionis itu dalam beberapa bulan ke depan. (rds/ayp)