Membedah Gerakan Rompi Kuning yang Repotkan Emmanuel Macron

CNN Indonesia | Sabtu, 08/12/2018 15:55 WIB
Membedah Gerakan Rompi Kuning yang Repotkan Emmanuel Macron Pengunjuk rasa gerakan Rompi Kuning di Paris, Prancis. (REUTERS/Benoit Tessier)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Prancis telah berkomitmen untuk melakukan segala upaya demi mengakhiri aksi unjuk rasa gerakan "rompi kuning" yang telah berlangsung tiga sepekan. Demonstrasi itu dipicu oleh sistem pajak yang memberatkan yang tidak sepadan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melansir AFP, Sabtu (8/12), gerakan "rompi kuning" mulai mencuat pada akhir Oktober lalu. Gerakan ini merupakan aksi proters terhadap pengumuman kenaikan pajak bahan bakar. Pajak tersebut merupakan strategi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membiayai pengembangan energi bersih.

"Gerakan ini telah mengungkap bagaimana jutaan masyarakat Prancis hidup," ujar perwakilan gerakan rompi kuning, Jacline Mouraud.


Meski begitu, gerakan ini meluas menjadi politis untuk melawan Macron. Pesertanya adalah para penduduk yang tinggal di kota kecil dan pedesaan di Prancis.
Banyak yang menuding mantan bankir investasi ini sebagai hanya ramah terhadap orang kaya dan arogan, serta tidak pernah merasakan kesulitan yang dialami oleh rakyat biasa yang tinggal di pelosok.

Mereka mengenakan rompi berwarna kuning terang yang biasa digunakan sebagai bagian dari prosedur keselamatan sopir-sopir Prancis. Hal itu dilakukan sebagai wujud kesetiakawanan terhadap kelas pekerja dan rakyat jelata.

Mereka memblokir jalan dan depot bahan bakar sejak hari pertama menggelar aksi demo pada 17 November lalu.
Pengunjuk rasa gerakan 'Rompi Kuning' di Paris, Prancis. (REUTERS/Stephane Mahe)

Sejak itu, banyak yang melanjutkan aksi blokade massa yang menyebabkan kemacetan dan kelangkaan bahan bakar menjelang musim libur. Peserta terus menggelar aksi protes setiap Sabtu.

Para pengunjuk rasa juga ternyata memiliki tujuan yang berbeda. Mereka bisa bersatu dan bergerak tanpa pemimpin. Padahal, aksi mereka digalang melalui media sosial.

Beberapa tetap menuntut diturunkannya pajak bahan bakar dan beban keuangan lain. Mereka menilai keluarga dengan penghasilan rendah harus menanggung beban ambisi Macron untuk mendorong reformasi dan membangkitkan perekonomian Prancis.
Sementara, pendemo lainnya berpandangan politis dengan menuntut Macron mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Prancis.

Mereka kecewa karena keputusan Macron menghapus pajak kesejahteraan bagi orang kaya, tak lama setelah memenangkan kursi kepresidenan tahun lalu. Selain itu, ada yang menuntut kenaikan upah minimum dan uang pensiun.

Gerakan "rompi kuning" juga menarik perhatian pemimpin faksi sayap kanan, Marine le Pen hingga sayap kiri, Jean-Luc Melenchon.

Gerakan "rompi kuning" juga didukung sebagian besar masyarakat, meski telah menimbulkan kerusuhan di ibu kota Paris pekan lalu.

Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Ifop-Fiducial terakhir, sebanyak 70 hingga 80 persen responden mendukung aksi demo tersebut. Bahkan, tingkat popularitas Macron anjlok menjadi 23 persen.
"Sekarang tidak lagi memalukan untuk mengakui bahwa Anda tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan setiap akhir bulan," ujar Moraud. (sfr/ayp)