Soal Yerusalem, Palestina Bujuk Saudi Boikot Daging Australia

CNN Indonesia | Jumat, 14/12/2018 15:38 WIB
Soal Yerusalem, Palestina Bujuk Saudi Boikot Daging Australia Penasihat utama presiden Palestina, Nabil Shaath, mengaku sudah meminta Arab Saudi untuk memboikot daging dari Australia jika PM Scott Morrison memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. (AFP Photo/Khaled Desouki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penasihat pemerintah Palestina mengaku sudah meminta Arab Saudi untuk memboikot daging dari Australia jika Perdana Menteri Scott Morrison berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.

Nabil Shaath, penasihat utama Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa permintaan itu sudah disampaikan tak lama setelah Morrison mengumumkan bahwa Australia tengah mempertimbangkan relokasi tersebut.

"Arab Saudi adalah pengimpor terbesar daging dari Australia. Segera setelah keputusan Morrison itu, saya berbicara dengan pihak Saudi dan mengatakan 'Kalian setidaknya bisa memberi tahu Australia bahwa kalian akan mencari pemasok daging lain," ujar Shaath kepada Plus61J.
Lebih jauh, Shaath juga menyerukan agar negara-negara Arab memboikot produk Australia jika Canberra benar-benar memindahkan kedubes ke Yerusalem.


"Kami meminta negara Arab untuk memasukkan Australia dalam gerakan pemboikotan," ucap Shaath seperti dikutip kantor berita milik pemerintah Australia, SBS, Jumat (14/12).

Seruan itu diutarakan pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu menyusul kabar bahwa Morrison akan merelokasi kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem sebelum Natal tahun ini.
Morrison juga diperkirakan akan mengumumkan pengakuan Australia bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel pada akhir pekan ini.

Langkah kontroversial Australia itu pertama kali diumumkan Morrison pada Oktober lalu. Saat itu, dia mengatakan kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.

Morrison menyatakan pertimbangan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai.

Sementara itu, Indonesia, sebagai pendukung Palestina, menentang keras rencana Australia tersebut yang dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.
Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.

Tak hanya dari sisi pemerintah, sejumlah protes dan demonstrasi juga sempat berlangsung di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan kantor konsulatnya di Surabaya. (rds/has)