Menteri Malaysia Sebut Indonesia Soal Rumah Layak bagi Rakyat

CNN Indonesia | Minggu, 06/01/2019 22:37 WIB
Menteri Malaysia Sebut Indonesia Soal Rumah Layak bagi Rakyat Ilustrasi perumahan. (Unsplash/Pixabay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perekonomian Malaysia Dato Seri Mohamed Azmin Bin Ali menyinggung Indonesia soal tempat tinggal bagi rakyat saat menyerahkan kunci Apartemen Simfoni di Eco Majestic, Semenyih, Negara Bagian Selangor, Minggu (6/1).

Mantan Menteri Besar Selangor ini mengatakan faktor demografi menjadi penyebab semakin sulitnya kemampuan masyarakat memiliki rumah. Itu terjadi akibat populasi Malaysia terus tumbuh sekitar dua persen setahun dan akan mencapai 38,6 juta pada 2040. Atas dasar itu, Azmin pun menyebutkan Malaysia bisa memetik pelajaran dari negara tetangga, termasuk Indonesia.

"Kita bisa juga belajar dari negara jiran yang juga menghadapi masalah yang sama untuk memberikan rumah layak huni untuk rakyatnya. Misalnya Indonesia mengalami pertumbuhan populasi yang pesat sebanyak 4,1 persen setahun dibandingkan dengan dua persen setahun di Malaysia," katanya seperti dikutip dari Antara.



Ia memperkirakan Indonesia memerlukan antara 820.000 hingga satu juta unit rumah setiap tahun untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah mulai sekarang hingga tahun 2030.

Menurut laporan Bank Dunia, katanya, pemerintah Indonesia menjajaki penggunaan teknologi disruptif seperti kecerdasan artifisial (AI), analisis mahadata, teknologi blockchain, pesawat nirawak, dan layanan e-wallet untuk mengubah rangkaian nilai perumahan secara radikal. Itu disebutkan bakal mengubah sektor perumahan terjangkau dan menambah taraf kehidupan jutaan masyarakat.

"Maka, pihak pengembang perumahan di Malaysia perlu segera menggunakan teknologi disruptif untuk melakukan transformasi kepada sektor perumahan sebagai jawaban kepada penyediaan rumah terjangkau untuk semua," ujar Azmin.

Azmin mengatakan pemberian kunci apartemen di Selangor tersebut salah satu tanda bahwa pemerintah telah melaksanakan agenda memenuhi kebutuhan rakyat untuk memiliki rumah yang terjangkau dan layak dihuni.

"Keberhasilan proyek ini membuktikan bahwa kerjasama strategik antara sektor umum dan sektor swasta adalah suatu kemestian untuk mencapai keadilan sosial. Kita juga faham bahwa keuntungan atau profit motive adalah pendorong utama bagi sektor swasta," kata Azmin.


Mengutip analisis Bank Negara yang menggunakan prinsip 'median multiple' indeks tahap ketidakmampuan memiliki rumah rakyat Malaysia menunjukkan peningkatan dari 4,1 pada tahun 2002 menjadi 5 persen pada 2016.

"Dalam tempo yang sama, harga median rumah juga telah meningkat 78,9 persen dari RM 175.000 pada 2002 menjadi RM 313.000 pada 2016, berbanding peningkatan median pendapatan kasar isi rumah hanya sebanyak 11,7 persen. Ketidakseimbangan ini telah menyebabkan indeks tahap ketidakmampuan memiliki rumah semakin meningkat," katanya. (Antara/kid)