Belasan Pejabat Irak Melawat ke Israel Jadi Kontroversi

CNN Indonesia | Selasa, 08/01/2019 15:05 WIB
Belasan Pejabat Irak Melawat ke Israel Jadi Kontroversi Ilustrasi Kota Yerusalem yang dicaplok Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Belasan pejabat pemerintah Irak dikabarkan mengunjungi Israel pada 2018 lalu. Lawatan itu memicu perdebatan di dalam negeri hingga parlemen Irak mendesak untuk mengusut identitas para pejabat yang dianggap bersikap kelewat batas itu.

Wakil Ketua Pertama Parlemen Irak, Hassan Karim al-Kaabi, meminta digelar penyelidikan untuk mengidentifikasi para pejabat yang pergi Israel. Sebab bagi mereka Negeri Zionis digolongkan sebagai penjajah lantaran menduduki wilayah Palestina.

"Pergi ke wilayah penjajahan adalah sebuah tindakan kelewat batas dan itu merupakan isu yang sangat sangat sensitif untuk semua kaum Muslim," kata Kaabi melalui pernyataan pada Senin (7/1).
Kabar itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan tiga rombongan pemerintah Irak telah mengunjungi Israel pada 2018 lalu. Detail kunjungan mereka juga tak lama beredar di media lokal Israel.


Meski tak menyebut nama-nama para pejabat Irak, melalui Twitter, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan 15 pejabat itu merupakan tokoh-tokoh Sunni dan Syiah yang berpengaruh di Irak.

Kemlu Israel juga menyebut para perwakilan Irak itu juga menemui pejabat dan mengunjungi sejumlah universitas Israel, termasuk monumen peringatan Holocaust di Yerusalem.

Seorang juru bicara monumen Holocaust menuturkan rombongan warga Irak itu berkunjung ke situs itu sekitar akhir Desember 2018.
Dia menuturkan tak bisa memberikan rincian tentang identitas dan jabatan tokoh-tokoh Irak tersebut. Stasiun telebisi swasta Israel, Hadashot, menggambarkan para pejabat Irak itu sebagai pemimpin lokal.

Meski mengklaim tak melakukan kunjungan resmi ke Israel, para pejabat Irak itu disebut ingin tetap merahasiakan lawatan mereka ke negara Zionis tersebut.

Irak tak mengakui Israel sebuah negara sebagai bentuk solidaritas negara Muslim terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Mereka bahkan secara teknis masih berada dalam kondisi berperang dengan Israel.

Komunitas warga Yahudi dari Irak yang tinggal di Israel telah lama meminta normalisasi hubungan antara kedua negara. Namun, hal itu tetap menjadi isu sensitif setelah Israel mendukung referendum kemerdekaan Kurdistan pada akhir 2017 lalu yang memicu amarah pemerintah Irak.
Sementara itu, Kaabi merupakan politikus yang dikenal dekat dengan pemimpin Muslim Syiah Moqtada al-Sadr, di mana partainya mendominasi kursi parlemen pada pemilihan legislatif tahun lalu. (rds/ayp)