Perusahaan Patungan AS-China Akan Buka Kamp di Xinjiang

CNN Indonesia | Minggu, 03/02/2019 08:55 WIB
Perusahaan Patungan AS-China Akan Buka Kamp di Xinjiang Ilustrasi Kota Kashgar di Provinsi Xinjiang, China. (REUTERS/Thomas Peter)
Jakarta, CNN Indonesia -- Frontier Services Group (FSG), sebuah perusahaan yang salah satu pemodalnya adalah pengusaha Amerika Serikat, Erik Prince, dilaporkan hendak membuka pusat pelatihan di Kawasan Otonomi Xinjiang Uighur, China.

Di kawasan itu, rezim Negeri Tirai Bambu dilaporkan menindas etnis Uighur yang memeluk Islam, dengan cara memaksa mereka masuk kamp pelatihan dan mendengarkan propaganda komunis, yang diduga sebagai bagian untuk memuluskan program ekonomi Sabuk Jalan Sutra Baru.

Seperti dilansir CNN, Sabtu (2/2), Prince juga merupakan Direktur Eksekutif Blackwater, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan. Dia adalah mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut AS, SEAL, sekaligus adik Menteri Pendidikan, Betsy DeVos.


Mereka sempat menjadi penyedia pasukan swasta yang dikontrak Kementerian Pertahanan AS, atau di beberapa laporan disebut sebagai tentara bayaran, saat masa Perang Irak.
Pada 2007, sejumlah anggota Blackwater disebut terlibat penembakan di Alun-alun Nusoor, Ibu Kota Baghdad, dan menewaskan 14 warga sipil tidak bersenjata.

FSG yang bermarkas di Hong Kong dalam pernyataan pers berbahasa China merinci rencana membangun fasilitas pelatihan yang bekerja sama dengan aparat keamanan di Xinjiang. Mereka menyatakan hal itu dilakukan setelah tercapai kesepakatan antara pemerintah setempat dan badan usaha milik negara setempat, CITIC.

CITIC adalah perusahaan pelat merah China dan pemegang saham mayoritas, yakni 28 persen berdasarkan data pada Maret 2018, di FSG. Sayangnya, pernyataan itu kini sudah ditarik dari situs perusahaan.

FSG menyatakan sebagai perusahaan yang menawarkan jasa pengamanan, logistik, dan asuransi bagi kegiatan usaha yang berada di wilayah yang rentan atau berbahaya. Meski demikian, juru bicara Prince sekaligus FSG beralasan atasannya tidak tahu menahu dan tak terlibat dalam kerja sama dan kegiatan perusahaan itu di Xinjiang.
Perusahaan Patungan AS-China Akan Buka Kamp di XinjiangIlustrasi warga Uighur di Xinjiang, China. (Reuters/Thomas Peter)
"Investasi apapun dalam kondisi ini harus atas masukan dan sepengetahuan seluruh anggota Dewan Komisaris FSG, dan diputuskan oleh mereka," kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu.

Dalam sebuah wawancara dengan media massa China pada Maret 2017, Prince menyatakan FSG ingin terlibat membantu pemerintah setempat untuk mengembangkan program ekonomi ke wilayah Asia Tengah.

"Perusahaan China sudah membuka jalan membangun pasar di kawasan perbatasan selama beberapa tahun. Hal ini akan sejalan dengan program Sabuk Jalan Sutra Baru dan kami sangat ingin membantu mereka," kata Prince ketika itu.

Pada Desember 2018, Direktur Utama CITIC, Chang Zhenming menggantikan Prince sebagai Ketua Dewan Komisaris FSG. Namun, Prince masih tetap berada dalam struktur perusahaan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisaris merangkap Direktur Eksekutif.
Ketika disinggung apakah layanan perusahaan itu sama dengan Blackwater, Prince membantahnya.

"Tidak ada satupun anggota kami yang bersenjata. Kami hanya mengurus logistik, mengantar barang, termasuk yang dibekukan, dari Cape Town dan Durban menuju Republik Demokratik Kongo. Kami melayani penerbangan keluar Malta. Dan bahkan kami adalah penyedia jasa evakuasi medis terbesar bagi PBB," ujar Prince.

Jika benar terjadi, kegiatan perusahaan itu bertolak belakang dengan sikap pemerintah AS terhadap Xinjiang. Menurut data Kementerian Luar Negeri AS, aparat keamanan China setidaknya menahan sekitar 800 ribu etnis Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Namun, China berdalih mereka hanya memberikan pelatihan keterampilan kepada warga etnis Uighur.
Kawasan Xinjiang yang tidak terlampau maju dibandingkan dengan wilayah di sebelah timur China pun kini dianggap penting. Sebab, zona itu akan menjadi penghubung dalam program Sabuk Jalan Sutra Baru ke wilayah Asia Tengah. Program itu hendak menghubungkan Asia hingga Afrika untuk pembangunan dan membuka pangsa pasar baru untuk menjual produk-produk buatan Negeri Tirai Bambu. (ayp/ayp)