Jokowi Minta Putin Dukung Kampanye Positif Minyak Sawit

CNN Indonesia | Rabu, 14/11/2018 19:01 WIB
Jokowi Minta Putin Dukung Kampanye Positif Minyak Sawit Presiden Joko Widodo meminta bantuan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mendukung dan mempromosikan kampanye positif terhadap minyak sawit Indonesia. (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via Reuters)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta bantuan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mendukung dan mempromosikan kampanye positif terhadap minyak sawit Indonesia.

"Kami memohon dukungan untuk promosi dan kampanye positif bagi CPO (Crude Palm Oil) Indonesia," kata Presiden Jokowi melalui keterangan tertulisnya setelah bertemu dengan Putin di sela KTT ASEAN di Singapura, Rabu (14/11).

Isu ini menjadi sorotan setelah Uni Eropa menerapkan kebijakan yang dianggap diskriminatif untuk membatasi impor minyak sawit.
Jakarta dan Moskow sendiri saat ini terikat kesepakatan perdagangan berupa pertukaran hasil perkebunan Indonesia dengan 11 pesawat tempur jenis Sukhoi SU-35 yang diproduksi Rusia.


Menurut Jokowi, dukungan kampanye positif ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat perdagangan antara Indonesia dan Rusia.

Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2017 tercatat meningkat sebesar 14,34 persen atau senilai US$2,5 miliar.

"Saya menyambut baik kenaikan hubungan perdagangan kita. Di data kami, perdagangan bilateral meningkat 14,34% di tahun 2017 atau senilai US$2,52 miliar. Saya berharap target perdagangan US$5 miliar akan dapat tercapai di tahun 2020," ujarnya.
Guna mencapai target itu, Jokowi juga mendorong Rusia meningkatkan volume impornya terhadap produk-produk perikanan dan buah tropis Indonesia.

Jokowi juga turut menyampaikan pandangannya soal perdagangan Indonesia dengan kerja sama ekonomi kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah (EAEU).

"Saya harap Rusia sebagai Ketua EAEU dapat membantu mempercepat keputusan kolektif terhadap dimulainya perundingan persetujuan perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dengan EAEU, terutama untuk menanggapi prosedur pengajuan yang telah kami sampaikan sejak 2017," ucap Jokowi. (rds/has)