Hari Ini, AS Gabungkan Misi Diplomatik Israel dan Palestina

CNN Indonesia | Senin, 04/03/2019 15:55 WIB
Hari Ini, AS Gabungkan Misi Diplomatik Israel dan Palestina Ilustrasi Kedubes AS untuk Israel di Yerusalem. (AFP Photo/Menahem Kahana)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat akan menggabungkan kantor konsulat untuk Palestina dengan kedutaannya untuk Israel di Yerusalem pada Senin (4/3) waktu setempat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladini, mengatakan bahwa keputusan ini diambil hanya demi efisiensi dan tidak akan mengubah arah kebijakan negaranya di Yerusalem.

"Tindakan itu tidak menandakan perubahan kebijakan AS di Yerusalem, Tepi Barat atau Jalur Gaza. Batas-batas khusus kedaulatan Israel di Yerusalem itu tunduk pada negosiasi status akhir antara para pihak," katanya seperti dikutip Reuters.


Keputusan untuk menggabungkan misi diplomatik ini sudah dipersiapkan sejak jauh hari dan diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, pada Oktober lalu.
Para analis menganggap keputusan AS ini patut dipertanyakan karena dengan langkah tersebut, kini Washington hampir menutup semua akses diplomatik langsung dengan Palestina.

Rencana penggabungan ini juga meningkatkan kekhawatiran warga Palestina atas sikap AS yang dianggap kian mengancam proses damai dengan Israel.

Selama ini, Yerusalem menjadi salah satu isu yang membuat perdamaian Israel dan Palestina sulit tercapai. Kedua kubu memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Keputusan penggabungan ini diumumkan setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Ia pun memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, langkah yang dikritik dunia internasional.
Para pemimpin Palestina lantas menangguhkan kontak diplomatik dengan pemerintahan AS dan menuduh Washington telah berlaku bias dan pro terhadap Israel.

Konsulat jenderal AS di Yerusalem sendiri merupakan perwakilan utama Washington bagi Palestina.

Ketika Pompeo mengumumkan rencana penggabungan ini, pemimpin senior Palestina, Saeb Erekat, menyebut langkah itu membuktikan bahwa pemerintahan Trump lebih memilih membantu Israel untuk membentuk negara "Israel Raya" ketimbang mendukung solusi dua negara.

Solusi dua negara selama ini diyakini komunitas internasional sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina. Solusi itu menjadikan Israel dan Palestina sebagai dua negara yang sama-sama berdaulat. (ham/has)