China Persoalkan Pengganti Saat Dalai Lama Sakit

CNN Indonesia | Senin, 15/04/2019 09:30 WIB
China Persoalkan Pengganti Saat Dalai Lama Sakit Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama. (REUTERS/Jason Reed)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah China mulai meributkan soal sosok pengganti ketika pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, sakit. Negeri Tirai Bambu sampai saat ini menganggap Dalai Lama sebagai simbol separatis karena memperjuangkan kemerdekaan Tibet.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, menyatakan hak menentukan pengganti Dalai Lama adalah kewenangan negaranya. Dia mengklaim hal itu sudah dilakukan sejak masa kekaisaran.
"Reinkarnasi sosok Buddha, termasuk Dalai Lama, harus sejalan dengan aturan China serta mengikuti ritual agama dan kesekapatan sejarah," kata Lu, seperti dilansir CNN, Sabtu (13/4).

Dalai lama harus mengasingkan diri dari Tibet pada 1959 sebagai dampak pemberontakan yang gagal melawan pendudukan China. Rezim komunis China sembilan tahun sebelumnya lebih dulu mengirim Tentara Merah untuk menyerbu Tibet dan menumbangkan pemerintahan kerajaan setempat.


Dia lantas pergi ke India, karena menawarkan suaka, dan bermukim di Kota Dharamsala. Sejak itu dia terus menyebarkan ajaran Buddha dan mengkampanyekan kemerdekaan Tibet.
Dalai Lama yang semakin uzur menyatakan kepada pendukungnya dia meyakini penerusnya berada di India. Dia meminta pengikutnya tidak mempercayai klaim China soal penggantinya jika dia wafat sewaktu-waktu.

Para pengikutnya juga ketar-ketir tentang siapa yang akan kelak meneruskan pemegang gelar Dalai Lama. Sebab, selama ini mereka menganggap Dalai Lama adalah simbol perlawanan penduduk Tibet atas penjajahan China.

Mereka khawatir jika Dalai Lama meninggal, maka gerakan mereka untuk kemerdekaan Tibet bisa kehilangan legitimasi. Selama ini sejumlah warga dan pemuka agama di Tibet kerap melakukan aksi bakar diri sebagai wujud protes atas pendudukan pemerintah China.

[Gambas:Video CNN]

Akan tetapi, kini Dalai Lama tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan Tibet. Dia lebih memilih meminta pemerintah China memberi kelonggaran budaya di kawasan itu. (ayp/ayp)