Bendung Iran, AS Berencana Kerahkan 120 Ribu Personel Militer

CNN Indonesia | Selasa, 14/05/2019 12:51 WIB
Bendung Iran, AS Berencana Kerahkan 120 Ribu Personel Militer Ilustrasi militer AS. (Reuters/Kim Hong-Ji)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat disebut tengah merencanakan opsi militer untuk menghadapi ancaman Iran, termasuk mengerahkan 120 ribu personel ke Timur Tengah.

New York Times melaporkan bahwa pelaksana Menteri Pertahanan AS, Patrick Shanahan, mempresentasikan rencana itu dalam rapat pejabat tinggi pertahanan di Gedung Putih pada Kamis pekan lalu.

Sejumlah pejabat anonim yang ikut dalam rapat menuturkan Shanahan memberikan tinjauan umum tentang rencana Pentagon tersebut. 


Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph Dunford, turut merinci sejumlah opsi pengerahan pasukan dalam rapat tersebut.
"Opsi teratas menyerukan pengerahan 120 ribu pasukan, yang akan membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan," bunyi laporan koran itu seperti dikutip Reuters, Selasa (14/5).

Rencana Pentagon terhadap Iran ini disebut dibuat semakin detail dalam rapat tersebut. Beberapa pejabat senior AS mengatakan strategi ini menunjukkan betapa bahaya ancaman dari Iran.

Sementara itu, sejumlah pejabat AS lainnya, yang lebih mendukung resolusi diplomatik dalam menghadapi Iran, menganggap pengerahan pasukan ini hanya taktik menakuti Iran.

[Gambas:Video CNN]

Selain Shanahan dan Dunford, sejumlah pejabat seperti Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, Direktur Badan Pusat Intelijen AS (CIA) Gina Haspel, dan Direktur Badan Intelijen Nasional Dan Coats turut hadir dalam rapat tersebut.

Hingga kini, belum jelas Presiden Donald Trump telah diberi tahu terkait rencana pengerahan pasukan ini atau belum. Namun, kemarin, Trump mengatakan akan melihat terlebih dulu sikap Iran sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan Iran. Jika mereka melakukan sesuatu, itu akan menjadi kesalahan sangat buruk," kata Trump.
Relasi antara Iran dan AS semakin panas setelah Presiden Hassan Rouhani mengancam akan melanjutkan pengayaan uranium di negaranya sebagai respons atas keputusan Trump keluar dari perjanjian nuklir 2015 dan memberlakukan sejumlah sanksi baru. (rds/has)