Eks Pemimpin Junta Thailand Dilantik Jadi Perdana Menteri

CNN Indonesia | Selasa, 11/06/2019 19:09 WIB
Eks Pemimpin Junta Thailand Dilantik Jadi Perdana Menteri Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha. (REUTERS/Jorge Silva)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan pemimpin junta militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha, secara resmi diumumkan sebagai perdana menteri pada Selasa (11/6). Hal itu dilakukan setelah Raja Rama X Maha Vajiralongkorn mengesahkan suara dari Parlemen yang memilih Prayuth untuk menjabat di periode selanjutnya.

Seperti dilansir Associated Press, Prayuth memenangkan total 500 suara dari parlemen dan mengalahkan rivalnya, Thanathorn Juangroongruangkit dari Partai Gerakan Masa Depan yang hanya mendapat 244 suara.
Selain itu, penugasan dirinya diumumkan secara resmi melalui perintah kerajaan yang diterbitkan melalui Royal Gazette di hari yang sama.

Prayuth kemudian berlutut di hadapan foto Raja Maha Vajiralongkorn dan membungkuk sepanjang upacara pengangkatannya sebagai perdana menteri baru.


Dalam pidatonya, Prayuth berjanji untuk mendedikasikan dirinya melayani rakyat dengan jujur dan integritas demi mencapai negara yang lebih baik serta kesejahteraan seluruh rakyat Thailand.

Pasukan militer pemerintahan telah menetapkan peraturan pemilu baru untuk diterapkan dalam pemilu bulan Maret. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi 250 anggota Senat yang ditunjuk oleh junta untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan perdana menteri bersama 500 anggota dewan terpilih lainnya.
Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi Prayuth yang sebelumnya telah menjabat sebagai perdana menteri sejak menjatuhkan pemerintahan pada 2014 melalui kudeta militer.

Undang-undang pemilu oleh kelompok junta ternyata melemahkan kedudukan partai-partai lawas karena pihaknya kerap memberikan kursi pemerintahan kepada partai-partai kecil dengan sedikit perolehan suara.

Partai Pheu Thai sebagai oposisi menjadi sasaran dari dampak penerapan undang-undang tersebut. Mereka mengklaim bahwa koalisinya berhasil meraup 255 kursi dari total 500 kursi di majelis rendah parlemen.

Meski demikian, Pheu Thai tetap tak mampu menandingi jumlah suara yang diperoleh Partai Palang Pracharat yang mendukung Prayuth.
Selain itu, kemenangan Prayuth ini juga memunculkan keraguan apakah pemerintahannya mampu berjalan dengan lancar dalam kerangka parlemen. Hal ini dikarenakan koalisi Prayuth yang termasuk 18 partai politik dianggap hanya memiliki kuasa marjinal atas DPR selaku pembuat undang-undang. (ajw/ayp)