Partai Pro Militer Unggul, Oposisi Sebut KPU Thailand Curang

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan partai pendukung junta militer, Palang Pracharath, memenangkan pemilu yang digelar pada 24 Maret lalu. Berdasarkan hasil penghitungan resmi, mereka meraih 115 kursi di majelis rendah dan 250 posisi di majelis tinggi (Senat).

Hasil itu diumumkan pada Rabu (8/5) kemarin. Namun, partai oposisi yang merupakan pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Pheu Thai, menolak hasil penghitungan KPU.

Lihat juga: Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas di Pemilu

"KPU secara sengaja mencoba menyalahgunakan kewenangannya serta melanggar hukum dan konstitusi. Pheu Thai akan mengambil langkah hukum terhadap KPU," demikian isi pernyataan Pheu Thai, seperti dilansir The Guardian, Kamis (9/5).

Pheu Thai menuding KPU tidak bisa menjelaskan rumus perhitungan suara pemilu yang rumit. Mereka curiga ada permainan dengan penguasa.

KPU Thailand sendiri banyak dikritik karena menunda mengumumkan hasil pemilu. Apalagi dengan pengubahan undang-undang dan aturan pemilu yang menguntungkan kelompok pro junta militer, dan mengikis pengaruh loyalis Thaksin.

Pemilu itu digelar memperebutkan 500 kursi di parlemen Thailand.

Lihat juga: Pemantau Sebut Pemilu Thailand Untungkan Junta Militer

Selain itu, Partai Kebangkitan Masa Depan (Future Forward Party), yang berkoalis dengan Pheu Thai menduduki peringkat ketiga dalam.

Hal ini membuka jalan lebar bagi mantan panglima angkatan bersenjata Thailand, Prayuth Chan-ocha, untuk menjadi perdana menteri Thailand. Dia yang memimpin kudeta pada 2014 lalu, yang dicalonkan oleh Palang Pracharath.

Prayut seharusnya dapat dengan mudah kembali menduduki jabatannya. Hal ini dikarenakan posisi perdana menteri yang dipilih oleh suara gabungan dari majelis rendah dan Senat.

Lihat juga: Raja Thailand Cabut Gelar mantan PM Thaksin Shinawatra

Kedua pihak tersebut menjadi perwakilan kepentingan konservatif dan akan dipilih oleh militer junta. Namun, Prayuth akan mengalami kesulitan apabila oposisi mengendalikan majelis rendah.

Thailand berada di bawah kekuasaan junta militer sejak 2014. Saat itu angkatan bersenjata menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra, yang merupakan adik Thaksin.

Meski demikian, pengaruh Thaksin, yang saat ini mengasingkan diri di luar negeri sejak dikudeta pada 2006, dalam politik Thailand masih cukup kuat. (ajw/ayp)