Warga AS Tersangka Makar Terancam Hukuman Mati di Vietnam

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Vietnam yang menjadi tersangka makar akan menjalani persidangan di Kota Ho Chi Minh pada 24 Juni mendatang. Pria bernama Michael Nguyen itu terancam hukuman mati apabila terbukti bersalah.

Seperti dilansir CNN, Rabu (12/6), Nguyen ditahan pada Juli 2018 ketika sedang melakukan perjalanan dengan dua aktivis lainnya mengunjungi Vietnam. Hingga saat ini, ia telah ditahan selama hampir satu tahun.

Lihat juga: Polisi Vietnam Sita Setengah Ton Ketamin di Ho Chi Minh

Pihak keluarga melaporkan bahwa Nguyen ditolak saat ingin mendapat akses ke pengacara selama masa penahanannya. Keluarganya juga yakin bahwa dirinya tidaklah bersalah.

"Dia (Nguyen) sungguh dirugikan dan tidak bisa membela diri dari tuduhan yang dijatuhkan kepadanya," jelas pihak keluarga Nguyen yang sedang berada di AS.

Sidang pengadilan Nguyen akan dilangsungkan pada 24-25 Juni di pusat komersial selatan Kota Ho Chi Minh.

Sementara, dua orang aktivis lainnya yaitu Huynh Duc Thanh Binh dan Tran Long Phi yang ditangkap bersama Nguyen, juga akan menjalani persidangan bersama dengan ayah dari Binh yang dituduh melakukan "kegiatan kriminal."

"Mereka hanya berhubungan satu sama lain, mereka tidak mendirikan partai politik, mereka tidak berniat menggantikan partai yang menjabat saat ini," jelas pengacara Binh, Nguyen Van Mieng.

Lihat juga: Propaganda Anti-Pemerintah, 2 Aktivis Vietnam Dipenjara

Kementerian Luar Negeri AS menaruh perhatian serius saat mengetahui ada warganya yang ditahan di Vietnam sejak Juli 2018 lalu karena keamanan warga AS menjadi prioritas utama mereka.

Michael Nguyen pindah dari Vietnam pada 1975 silam dan memutuskan untuk menetap di AS. Ia tinggal di AS bersama dengan lebih dari satu juta orang yang melarikan diri ketika rezim komunis mengambil alih negara usai terjadinya Perang Vietnam.

Banyak dari para pengungsi mencoba melawan pemerintahan komunis Vietnam dari jauh, tetapi keluarga Nguyen mengaku bahwa dirinya tidak pernah tergabung sebagai kelompok pembangkang.

Vietnam memang telah memperketat kekuasaannya sejak pemerintahan baru menjabat pada 2016 lalu. Negara komunis partai tunggal itu akan menindak serius segala bentuk perbedaan pendapat.

Sekitar 130 tahanan politik saat ini diketahui sedang berada di balik jeruji Vietnam. Selain itu, media independen serta aksi protes dianggap sebagai hal yang ilegal dan dilarang di negara tersebut.

Lihat juga: Empat Negara Latihan di Wilayah yang Diklaim China di LCS

Tahun lalu, Vietnam juga mengeluarkan undang-undang terkait keamanan dunia maya. Perusahaan internet seperti Facebook dan Google diwajibkan menyerahkan data para penggunanya dan menghapus segala informasi di situs mereka ketika diminta oleh pihak pemerintah.

Hal ini sontak mengundang kecaman dari AS, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena memberi wewenang tak lazim kepada kepolisian untuk mengurus konten-konten daring. (ajw/ayp)