Presiden Haiti Tetap Membantah Korupsi

CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 10:16 WIB
Presiden Haiti Tetap Membantah Korupsi Ilustrasi demonstrasi di Haiti. Rakyat menuntut Presiden Jovenel Moise mundur karena dugaan korupsi. (HECTOR RETAMAL / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Haiti, Jovenel Moise, menyangkal tuduhan terlibat penggelapan anggaran negara selama satu dasawarsa terakhir. Tudingan itu disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Haiti dalam laporan mereka pada akhir Mei lalu.

"Saya sampaikan di depan Anda, saya sebagai presiden yang Anda pilih, tidak korupsi. Orang-orang yang menyelewengkan anggaran negara akan diadili secara adil dan bebas dari persekusi politik," kata Moise dalam jumpa pers di Haiti, seperti dilansir AFP, Kamis (13/6).
Hakim pada Pengadilan Tinggi Haiti menyatakan dalam laporan mereka Moise adalah dalang penggelapan dana bantuan dari Venezuela, yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan jalan.

"Kepada mereka yang mengkritik perusahaan yang saya pimpin sebelum menjadi presiden, saya menyatakan saya hanya menjalankan tugas. Semua pekerjaan itu nyata dan dokumennya juga tersedia," ujar Moise.


Dari hasil penyelidikan mereka, pemerintah Haiti meneken kontrak dengan dua perusahaan, Agritrans dan Betexs, pada 2014 untuk proyek perbaikan jalan. Setelah ditelusuri, ternyata kedua perusahaan itu mempunyai nomor wajib pajak yang serta karyawan yang sama.

Sebelum berkuasa pada 2017, Moise adalah direktur Agritrans. Perusahaan menerima US$700 ribu (Rp9,9 miliar) untuk proyek perbaikan jalan. Namun, bukannya mengerjakan proyek itu, mereka malah menjadikan lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi jalan malah berubah menjadi kebun pisang. Padahal anggaran itu cair dua bulan sebelum kontrak diteken.
Skandal ini membuat rakyat Haiti turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa besar-besaran sejak Minggu (9/6) pekan lalu. Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Jovenel Moise.

Sekitar tujuh orang tewas dalam aksi demo yang diikuti tindak kekerasan pada Februari lalu yang akhirnya menjatuhkan pemerintahan pada masa itu. Alhasil, tidak ada kabinet baru yang dibentuk, tidak ada anggaran negara yang disetujui, ataupun kepastian kapan pemilihan legislatif akan dilaksanakan.

Peristiwa ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang terus melanda Haiti di mana tingkat inflasi saat itu di atas 17 persen, mata uang negara mengalami devaluasi, serta banyak dari warganya yang kekurangan kebutuhan pokok. (ayp/ayp)