Melihat Seteru Jepang-Korsel, Tetangga yang Susah 'Move On'

CNN Indonesia | Jumat, 12/07/2019 07:26 WIB
Melihat Seteru Jepang-Korsel, Tetangga yang Susah 'Move On' Ilustrasi. (REUTERS/Kimimasa Mayama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jepang dan Korea Selatan kembali berselisih setelah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe menetapkan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku ponsel pintar (smartphone) ke Negeri Ginseng.

Pembatasan ekspor itu disebut akan mempengaruhi raksasa teknologi Korsel seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan LG Electronics, hingga pasar teknologi global. 

Kebijakan tersebut muncul setelah pengadilan Korsel memerintahkan perusahaan-perusahaan Negeri Sakura untuk memberikan kompensasi kepada warganya yang menjadi korban perang kerja paksa di masa kolonialisme Jepang.

Jepang menolak permintaan Korsel dan bahkan mengajukan persoalan tersebut ke arbitrase.


Sejarah kolonialisme Jepang di masa Perang Dunia II memang kerap menjadi batu ganjalan relasi Tokyo dan Seoul.

Korsel yang kala itu masih bersatu dengan Korut, berada di bawah jajahan Jepang sekitar 1910-1945.

Setelah bertahun-tahun mandek, pada Juni 1965 Korsel-Jepang akhirnya membuka hubungan diplomatik dengan meneken Traktat Hubungan Dasar.

Sejak itu, normalisasi relasi kedua negara terus berjalan. Jepang dan Korsel juga merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.

Namun, selain sengketa wilayah perairan Laut Timur atau Laut Jepang, sejumlah "luka lama" kerap memicu kedua negara berselisih pendapat terkait perbuatan Jepang saat menjajah Korsel.

Korsel secara resmi menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari Jepang atas kekejaman di masa perang, terutama terhadap perempuan Negeri Ginseng yang menjadi korban perbudakan atau dikenal Jugun Ianfu.

Tuntutan maaf itu disampaikan Presiden Korsel Lee Myun-bak saat mengunjungi Takeshima atau Dokdo pada 2012 lalu. Lawatan itu menjadi kontroversial lantaran Lee merupakan presiden pertama Korsel yang mengunjungi pulau yang disengketakan kedua negara.

Berdasarkan Konferensi Perbudakan Seksual Militer Jepang, sebagian besar perempuan yang dipekerjakan berusia di bawah 18 tahun. 

Menurut laporan New York Times, "sebagian besar sejarawan arus utama setuju bahwa Angkatan Darat Kekaisaran Jepang saat itu memperlakukan wanita sebagai rampasan pertempuran dan mempekerjakan mereka secara paksa di rumah bordil yang dikelola militer."

Tak hanya warga Korsel, militer Jepang juga disebut menculik sejumlah perempuan China, Filipina, hingga Indonesia-wilayah yang sempat dijajah Negeri Sakura.

Kedua negara juga sempat bertikai lantaran upaya Jepang untuk menghapus sejarah kekejaman masa penjajahannya di era Perang Dunia II dalam penulisan  buku pelajaran sekolah menengah pertama dan atas.

Pejabat Jepang disebut menyetujui edisi baru buku pelajaran sejarah pada 2005 lalu. Edisi baru itu menurut sebagian besar kritikus dan sejarawan dari dalam dan luar negerinya mengabaikan sebagian besar kekejian masa perang.

[Gambas:Video CNN]
(rds/dea)