Australia Godok Aturan Larang Warga Pengikut ISIS Pulang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Australia bakal menerapkan aturan melarang warganya yang menjadi pengikut kelompok radikal ISIS di Irak dan Suriah kembali ke Negeri Kanguru. Larangan itu tertuang dalam rancangan undang-undang yang tengah dibahas di parlemen hari ini, Selasa (23/7).

Di dalam RUU itu disebut memberikan kewenangan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton untuk menerbitkan perintah khusus untuk mencegah pengikut ISIS kembali ke Australia.

Lihat juga: ISIS Klaim Bom Mobil Mematikan di Ibu Kota Suriah

Sekitar awal Juli lalu, Dutton memaparkan RUU ini menargetkan setidaknya 230 warga Australia yang pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung ISIS. Ia menuturkan sebanyak 80 orang dari total 230 warga Australia itu masih terjebak di kawasan konflik.

Aturan ini mencontek undang-undang serupa yang telah lebih dulu diterapkan Inggris, di mana seorang hakim diberi wewenang memberikan menangkal orang-orang yang diduga terlibat organisasi radikal.

Dikutip AFP, kalangan oposisi Australia malah khawatir RUU ini tidak berjalan sesuai konstitusi lantaran terlalu banyak memberikan kewenangan di tangan seorang menteri. Partai Buruh yang menjadi oposisi utama pemerintah meminta komite intelijen dan keamanan untuk mempertimbangkan kembali RUU itu.

Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Bayangan, Kristina Keneally, mengklaim oposisi bakal mendukung RUU itu jika aturan tersebut sesuai undang-undang dasar dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keamanan warga Australia dan keputusan Pengadilan Tinggi.

Lihat juga: Bocah-bocah Irak Budak Seks ISIS Digerayangi Ketakutan

Perlakuan terhadap para pengikut ISIS dari Suriah dan Irak memang tengah menjadi polemik sejumlah negara seperti Rusia, Inggris, Jerman, bahkan Indonesia.

Ribuan eks militan ISIS kini masih tertahan di zona konflik Suriah dan Irak menyusul setelah organisasi radikal dipimpin Abu Bakr Al-Baghdadi itu semakin terdesak. Para mantan pejuang ISIS dan keluarganya itu berasal dari berbagai negara.

Inggris dan Jerman memutuskan mencabut status kewarganegaraan warganya yang bergabung ISIS. Sementara Rusia memilih memulangkan sebagian warganya dari Suriah dan Irak, terutama perempuan dan anak-anak.

Indonesia saat ini masih mempertimbangkan proses untuk memulangkan WNI pengikut ISIS dari zona konflik. Kementerian Luar Negeri menyatakan urusan pemulangan WNI simpatisan ISIS masih menunggu keputusan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

[Gambas:Video CNN]

Kemlu menyatakan proses pemulangan WNI simpatisan ISIS ini didasari pada aspek kemanusiaan. Rencananya, sebagian besar WNI yang dipulangkan itu diutamakan anak-anak dan perempuan. (rds/ayp)