Boris Johnson Desak Uni Eropa Berunding Ulang Soal Brexit

CNN Indonesia | Jumat, 26/07/2019 01:22 WIB
Boris Johnson Desak Uni Eropa Berunding Ulang Soal Brexit Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. (REUTERS/Peter Nicholls)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mendesak Uni Eropa untuk berpikir ulang melakukan perundingan ulang terkait kesepakatan Brexit. Johnson berjanji memastikan Inggris bakal hengkang dari blok itu tepat waktu pada 31 Oktober mendatang.

"Saya harap Uni Eropa akan siap dan berpikir ulang atas penolakan mereka untuk mengubah perjanjian pengunduran diri. Jika mereka tidak mau, maka tentu Inggris akan keluar tanpa kesepakatan," kata Boris dalam rapat di Parlemen, London, seperti dilansir Associated Press, Kamis (25/7).
Saat ini Johnson hanya mempunyai waktu kurang dari seratus hari untuk mempersiapkan proses Brexit. Pembicaraan itu dilakukan di parlemen maupun dengan Uni Eropa.

Uni Eropa menyatakan mereka akan tetap berpegang kepada skema Brexit yang diajukan oleh mantan PM Theresa May. Usulan itu mengatur soal dampak dan kewajiban keuangan yang harus ditanggung, serta kerangka kerja sama di masa mendatang setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.


Jika hal-hal itu tidak diatur, maka dikhawatirkan bakal berdampak buruk terhadap Inggris. Antara lain bisa mengacaukan perekonomian karena tarif impor antara Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa menjadi berbeda.

Belum lagi soal proses bea cukai antara Inggris dan Uni Eropa bakal menjadi rumit karena standarnya menjadi berbeda. Selain itu, dikhawatirkan nilai mata uang Inggris bisa jatuh.

Rombak Kabinet

Setelah menjabat, Johnson juga langsung merombak kabinet peninggalan May. Dia mengangkat sejumlah politikus pro Brexit sebagai menteri.

Di antaranya Dominic Raab menjadi menteri luar negeri, Sajid Javid didapuk sebagai menteri keuangan.

Johnson menunjuk Priti Patel sebagai menteri dalam negeri, dan Jacob Rees-Mogg sebagai ketua majelis rendah. Beberapa dari mereka adalah bagian dari tim kampanye pro Brexit yang dibentuk Johnson pada 2016.

Saat itu dari hasil jajak pendapat sebanyak 52 persen penduduk Inggris menginginkan negara mereka keluar dari Uni Eropa. Sedangkan yang menolak Brexit sebanyak 48 persen.

[Gambas:Video CNN]

Akan tetapi, selama tiga tahun sejak referendum ternyata Inggris tak kunjung hengkang. Masalah ini malah berkutat di dalam negeri dan berujung pada krisis politik. Penyebabnya adalah kelompok oposisi yang dipimpin Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, terus menolak usulan skema Brexit dari May.

Bahkan Partai Konservatif yang seharusnya mendukung May tidak membelanya di parlemen. Begitu juga dengan sekutu mereka, Partai Persatuan Demokrat (DUP) dari Irlandia Utara.

Selama itu pula Theresa May yang menggantikan David Cameron tidak mampu menyelesaikan masalah Brexit. Bahkan May pun menyatakan mundur karena tidak sanggup menjalankan tugasnya. (ayp/ayp)