Korut Raup Rp14,2 T dari Serangan Siber untuk Biayai Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara meraup US$2 miliar atau setara Rp14,2 triliun melalui berbagai serangan siber untuk membiayai program senjata kontroversial mereka.

Fakta ini terungkap dalam laporan sejumlah pakar yang diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilihat oleh Reuters pada Senin (5/8).

"[Korea Utara] menggunakan jagad maya untuk meluncurkan serangan guna mencuri dana dari institusi finansial dan pertukaran cryptocurrency demi mengeruk keuntungan," demikian kutipan laporan tersebut.

Lihat juga: Korut Tembakkan Dua Proyektil Tak Dikenal

Laporan tersebut juga mengungkap bahwa Korut kerap mencuci uang curian itu menggunakan saluran-saluran di jagad maya.

"Para aktor siber Korut yang kebanyakan bekerja untuk Biro Penyamaran, menghimpun dana untuk program senjata pemusnah massal, dan berhasil mengumpulkan hingga dua miliar dolar," bunyi laporan itu.

Saat ini, para ahli itu sedang menyelidiki setidaknya 35 laporan mengenai serangan yang dilancarkan para aktor siber Korut itu terhadap institusi-institusi keuangan di 17 negara.

Lihat juga: Korut Luncurkan Rudal Dua Kali dalam Sepekan

Menurut para ahli itu, metode ini memungkinkan Korut "mengeruk keuntungan dengan cara yang sangat sulit dilacak dan terhindar dari pengawasan pemerintah ketimbang sektor perbankan tradisional."

Selama ini, Dewan Keamanan PBB sendiri sudah menjatuhkan berbagai sanksi atas Korut demi menyempitkan jalur masuk dana yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai program nuklir dan rudal balistik.

Sejumlah sanksi yang diterapkan antara lain melarang ekspor batu bara, tekstil, hingga makanan laut ke Korut. DK PBB juga melarang anggotanya untuk mengimpor minyak mentah dan produk olahan minyak bumi dari Korut.

Di tengah dera sanksi internasional ini, pemimpin tertinggi Kim Jong-un menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

[Gambas:Video CNN]

Agenda utama pertemuan tersebut adalah perlucutan senjata nuklir Korut dengan timbal balik pencabutan sanksi.

Namun, perundingan itu mandek. Korut pun kembali melakukan sejumlah uji coba rudal balistiknya, memicu ketegangan baru di kawasan.

Laporan ini pun mengindikasikan masih banyak negara yang melanggar sanksi PBB dan tetap menjalin hubungan dagang dengan Korut.

"Sebagai contoh, Korut terus melanggar sanksi dengan transfer barang-barang yang berkaitan dengan pengembangan senjata pemusnah massal dan barang mewah lainnya," tulis para ahli tersebut. (has)