Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua

CNN Indonesia | Selasa, 27/08/2019 10:00 WIB
Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu tanggal pasti pemberian akses ke Papua untuk meninjau situasi terkini di pulau paling timur Indonesia tersebut. (SEVIANTO PAKIDING/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) masih menunggu tanggal pasti pemberian akses ke Papua untuk meninjau situasi terkini di pulau paling timur Indonesia tersebut.

"Mengenai akses, kami masih mendiskusikan tanggalnya dengan pemerintah," ujar wakil juru bicara kantor KT HAM PBB, Ravina Shamdasani, melalui surat elektronik kepada CNNIndonesia.com.

Shamdasani juga mengatakan bahwa KT HAM PBB sangat khawatir dengan peningkatan "kekerasan" di Papua selama belakangan ini dan meminta semua pihak untuk menahan diri.
Ketegangan di Papua meningkat ketika demonstrasi di Manokwari, Jayapura, hingga Sorong berakhir ricuh. Warga di Manokwari serta Jayapura turun ke jalan, membakar sejumlah kendaraan hingga kantor DPRD Papua Barat.


Protes itu digelar sebagai protes atas penangkapan puluhan mahasiswa Papua di Surabaya pada Minggu (18/8). Situasi mencekam di Manokwari dan Jayapura membuat sejumlah sekolah serta toko tutup hingga melumpuhkan lalu lintas.
Demi meredakan ketegangan, Jokowi melalui pidatonya di Jakarta, mengakui ada hal yang membuat masyarakat Papua tersinggung. Namun, ia mengajak masyarakat Papua bersikap memaafkan dan percaya kepada pemerintah.

KT HAM PBB lantas mendesak pemerintah untuk segera mengadakan dialog dengan berbagai pihak demi meredakan amarah warga Papua.

"Kami mendesak pemerintah mengadakan dialog konstruktif dan berkesinambungan untuk membahas keluhan hak asasi manusia yang disuarakan di Papua sesuai dengan komitmen dan kewajiban HAM internasional Indonesia," kata Shamdasani.

[Gambas:Video CNN]

Indonesia sendiri memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Namun, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. (has/has)