KILAS INTERNASIONAL

Inggris dan Benny Wenda Hingga Taklimat Menlu Soal Papua

CNN Indonesia | Jumat, 06/09/2019 08:35 WIB
Inggris dan Benny Wenda Hingga Taklimat Menlu Soal Papua Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda. (Dok. The Office of Benny Wenda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada Kamis (5/9) kemarin. Mulai dari sikap Inggris soal Benny Wenda sampai Menlu Retno Marsudi beri taklimat diplomat asing soal Papua. Semua dirangkum CNNIndonesia.com dalam kilas internasional.


1. Inggris Ogah Komentar soal Status Benny Wenda

Pemerintah Inggris menolak membeberkan status kewarganegaraan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda.


Pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson itu juga enggan memaparkan apakah Inggris telah menerima permintaan suaka tokoh separatis Papua itu untuk menjadi warga negara di barat laut Eropa tersebut.

"Kami tidak pernah berkomentar secara rutin terkait status imigrasi seseorang di Inggris," kata juru bicara Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, John Nickell, melalui pernyataan kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (5/9).

[Gambas:Video CNN]

Meski begitu, Inggris menegaskan sepenuhnya menghormati integritas dan kedaulatan Indonesia.

"Kami menganggap provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian integral dari Indonesia. Kami terus memantau dengan dekat situasi di Papua. Kami mendesak seluruh pihak menahan diri dari kekerasan," kata Nickell.


2. Pemimpin Hong Kong Ajak Warga Dialog Demi Akhiri Demo

Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengajak para demonstran berdialog dengan pemerintah untuk mengakhiri gelombang unjuk rasa yang sudah memanas sejak tiga bulan lalu.

Carrie menyampaikan ajakan ini tak lama setelah ia memastikan bahwa pemerintah akan mencabut rancangan undang-undang ekstradisi yang memicu demonstrasi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Carrie, pencabutan pembahasan RUU ekstradisi itu tidak cukup untuk memuaskan warga. Ia pun kembali mengajak masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar berbagai keluhan mereka.

"Ini sangat jelas bagi kita semua bahwa ketidakpuasan masyarakat lebih dari sekadar rancangan undang-undang," ujarnya.


3. Papua Memanas, Menlu Kumpulkan Diplomat Asing

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengaku telah mengumpulkan perwakilan dan diplomat negara asing di Jakarta untuk menjelaskan situasi di Papua yang memanas dalam beberapa pekan terakhir.

"Tugas para diplomat adalah menjelaskan mengenai situasi di negara kita, termasuk yang terjadi di Papua. Karena itu, Kemlu telah melakukan briefing kepada para diplomat asing di Jakarta pada 1 September lalu," kata Retno saat rapat dengan komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (5/9).

Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan bahwa para diplomat Indonesia akan selalu mempertahankan kedaulatan teritorial Indonesia, termasuk Provinsi Papua, di kancah dunia.

Menurutnya, Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari wilayah NKRI. Tugas para diplomat Indonesia di luar negeri, katanya, adalah untuk "pemagaran kedaulatan NKRI".

"Sehingga kalau ada hal yang terkait dengan upaya pemisahan, maka itu sudah merupakan red line bagi kita semua," kata Retno. (ayp/ayp)