Tak Puas RUU Dicabut, Pedemo Hong Kong Siap Blokir Bandara

CNN Indonesia | Jumat, 06/09/2019 10:12 WIB
Tak Puas RUU Dicabut, Pedemo Hong Kong Siap Blokir Bandara Demonstran Hong Kong kembali merencanakan aksi pemblokiran akses bandara, usai keputusan pemerintah mencabut RUU ekstradisi tak berhasil meredam amarah mereka. (Reuters/Kai Pfaffenbach)
Jakarta, CNN Indonesia -- Demonstran Hong Kong kembali merencanakan aksi pemblokiran akses menuju bandara pada akhir pekan ini, setelah keputusan pemerintah untuk mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi tak berhasil meredam amarah mereka.

Sebagaimana dilansir Reuters, para demonstran kembali menggalang kekuatan untuk melakukan aksi pada Sabtu (7/9) dan yakin demonstrasi kali ini akan lebih besar dari aksi serupa sepekan sebelumnya.
Setelah kabar ini tersebar, Otoritas Bandara Internasional Hong Kong mendesak demonstran untuk "tidak mengganggu perjalanan ribuan pelancong yang menggunakan fasilitas bandara setiap hari."

Kabar mengenai aksi ini pun dianggap sebagai indikasi kegagalan pemerintahan Carrie Lam untuk meredam amarah warga Hong Kong dengan keputusan untuk mencabut RUU ekstradisi.


Pencabutan RUU ekstradisi memang merupakan salah satu tuntutan para demonstran yang sudah menggelar aksi ricuh sejak tiga bulan belakangan. RUU tersebut memungkinkan tersangka satu kasus di Hong Kong diadili di wilayah lain, termasuk China.
Para demonstran tak terima karena menganggap sistem peradilan di China kerap kali bias, terutama jika berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom yang masih dianggap bagian dari daerah kedaulatan Beijing.

Berawal dari penolakan RUU ekstradisi, demonstrasi itu pun berkembang dengan tuntutan untuk agar Carrie Lam mundur dan melepaskan Hong Kong dari China.

[Gambas:Video CNN]

Para demonstran menganggap Carrie Lam terlambat mencabut RUU ekstradisi tersebut karena kini tuntutan mereka sudah melebar.

Secara keseluruhan, ada lima poin tuntutan demonstran. Selain pencabutan RUU ekstradisi, mereka juga menuntut agar unjuk rasa mereka tak disebut kerusuhan, pembebasan semua demonstran yang ditahan, penyelidikan dugaan kebrutalan polisi, dan hak warga untuk menentukan pemimpin. (has/has)