Vanuatu dan Kepulauan Solomon Bawa Isu Papua ke Dewan HAM PBB
CNN Indonesia
Rabu, 18 Sep 2019 16:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Vanuatu dan Kepulauan Solomon telah mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Dewan HAM PBB di Jenewa.
Isu itu diangkat kedua negara melalui pernyataan bersama yang disampaikan di sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Wakil Tetap Vanuatu di Jenewa, Sumbue Antas.
Dalam pernyataan itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga menyinggung Indonesia tak kunjung memberikan akses kepada Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua.
Kedua negara Melanesia itu mengaku prihatin terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Papua dan Papua Barat.
Pernyataan itu menyebut dugaan pelanggaran HAM itu termasuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan juga diskriminasi rasial.
Vanuatu dan Kepulauan Solomon menggemakan seruan yang telah digaungkan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, agar pemerintahan Presiden Joko Widodo menjamin perlindungan HAM di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Terkait dengan agenda ini, kami prihatin dengan keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam mengonfirmasikan waktu dan tanggal bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan kunjungan ke Papua Barat," kata Antas seperti dikutip Radio New Zealand pada Rabu (18/9).
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Indonesia melalui Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, belum bisa dimintai tanggapannya oleh CNNIndonesia.com terkait hal ini.
Indonesia terus menjadi sorotan internasional setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua pada pertengahan Agustus lalu.
Akibat kerusuhan itu, pemerintah Indonesia mengerahkan enam ribu pasukan keamanan tambahan ke Papua. Pemerintah juga sempat mencabut akses internet di provinsi itu yang dinilai sebagai upaya membendung penyebaran berita bohong yang akan memperkeruh suasana.
Dewan HAM PBB telah angkat suara terkait kerusuhan di Papua. Pada awal September lalu, Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.
Menurut dia, kerusuhan Papua adalah bagian dari tren yang telah PBB amati sejak Desember 2018 lalu.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut pemerintah telah berdialog dengan Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk menjelaskan situasi di Papua tak lama setelah kerusuhan berlangsung.
Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi.
Untuk meredam kerusuhan di Papua-Papua Barat, pemerintah melakukan berbagai upaya mulai dari pembatasan akses internet, pembatasan kunjungan warga negara asing, hingga penindakan hukum terhadap pelaku kerusuhan.
Jokowi juga sudah mengundang tokoh asal Papua dan Papua Barat untuk berdialog di Istana Negara, Jakarta, dan mendengarkan aspirasi mereka. (rds/dea)
Isu itu diangkat kedua negara melalui pernyataan bersama yang disampaikan di sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Wakil Tetap Vanuatu di Jenewa, Sumbue Antas.
Dalam pernyataan itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga menyinggung Indonesia tak kunjung memberikan akses kepada Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua negara Melanesia itu mengaku prihatin terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Papua dan Papua Barat.
Pernyataan itu menyebut dugaan pelanggaran HAM itu termasuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan juga diskriminasi rasial.
Vanuatu dan Kepulauan Solomon menggemakan seruan yang telah digaungkan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, agar pemerintahan Presiden Joko Widodo menjamin perlindungan HAM di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Terkait dengan agenda ini, kami prihatin dengan keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam mengonfirmasikan waktu dan tanggal bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan kunjungan ke Papua Barat," kata Antas seperti dikutip Radio New Zealand pada Rabu (18/9).
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Indonesia melalui Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, belum bisa dimintai tanggapannya oleh CNNIndonesia.com terkait hal ini.
Indonesia terus menjadi sorotan internasional setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua pada pertengahan Agustus lalu.
Akibat kerusuhan itu, pemerintah Indonesia mengerahkan enam ribu pasukan keamanan tambahan ke Papua. Pemerintah juga sempat mencabut akses internet di provinsi itu yang dinilai sebagai upaya membendung penyebaran berita bohong yang akan memperkeruh suasana.
Dewan HAM PBB telah angkat suara terkait kerusuhan di Papua. Pada awal September lalu, Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.
Menurut dia, kerusuhan Papua adalah bagian dari tren yang telah PBB amati sejak Desember 2018 lalu.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut pemerintah telah berdialog dengan Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk menjelaskan situasi di Papua tak lama setelah kerusuhan berlangsung.
Lihat juga:PBB Angkat Suara Tanggapi Kerusuhan di Papua |
Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi.
Untuk meredam kerusuhan di Papua-Papua Barat, pemerintah melakukan berbagai upaya mulai dari pembatasan akses internet, pembatasan kunjungan warga negara asing, hingga penindakan hukum terhadap pelaku kerusuhan.
Jokowi juga sudah mengundang tokoh asal Papua dan Papua Barat untuk berdialog di Istana Negara, Jakarta, dan mendengarkan aspirasi mereka. (rds/dea)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK