Militer Bercokol di Papua, Benny Wenda Ingat Trikora Sukarno

CNN Indonesia | Selasa, 10/09/2019 11:17 WIB
Militer Bercokol di Papua, Benny Wenda Ingat Trikora Sukarno Pengiriman militer untuk meredam unjuk rasa yang memanas di Papua beberapa pekan belakangan mengingatkan tokoh separatis Benny Wenda akan operasi Trikora. (Dok. The Office of Benny Wenda)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengiriman militer untuk meredam unjuk rasa yang memanas di Papua dalam beberapa pekan belakangan ini mengingatkan tokoh separatis Benny Wenda akan operasi Trikora pada 1963 silam.

"Warga di Papua Barat ketakutan. Kami masih membawa trauma operasi militer Indonesia seperti invasi Trikora pada 1963," ujar ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (10/9).

Benny merujuk pada operasi militer yang digagas oleh Presiden Sukarno pada 1961. Kala itu, Indonesia dan Belanda belum menyelesaikan sengketa kepemilikan Papua sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945.


Berdasarkan keterangan dalam buku bertajuk Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008), Indonesia sudah membawa persoalan Papua ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun, tidak pernah mendapat hasil memuaskan.


Hingga kemudian, Sukarno membentuk Komando Mandala pada 2 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Komando Mandala dibentuk untuk merebut Papua dari Belanda dengan operasi militer.

Keputusan ini menarik perhatian internasional hingga Amerika Serikat turun tangan untuk menengahi. Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda akhirnya menyepakati Perjanjian New York.

Perjanjian New York lantas menjadi landasan referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Meski banyak dugaan kecurangan, hasil Pepera menunjukkan warga Papua ingin bergabung dengan Indonesia.


Benny menganggap pengerahan militer untuk meredam demonstrasi di Papua sebulan belakangan mirip dengan Operasi Trikora ini.

"Pemerintah Indonesia tidak mau mengurus isu yang sesungguhnya, hak kami untuk menentukan nasib sendiri, tuntutan kami untuk referendum demokrasi," kata Benny.

Ia pun kembali mendesak Indonesia agar mengizinkan Komisioner Tinggi HAM PBB melawat Papua untuk mengetahui situasi nyata di pulau paling timur tersebut.

"Kami mendesak dunia untuk bertindak sekarang dan mendesak Indonesia menarik 6.000 personel keamanan yang baru dikerahkan dan segera membebaskan semua tahanan politik," tutur Benny.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, kepolisian RI menuding Benny Wenda sebagai dalang di balik kerusuhan di Papua selama sebulan belakangan.

Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian, bahkan mengaku sudah mengantongi data keterkaitan ULMWP dengan kelompok-kelompok yang memprovokasi massa di Papua.

"Saya sudah dapat beberapa data, KNPB main, ULMWPP main. Dan saya tahu rangkaiannya ke mana, termasuk gerakan AMP, teman-teman adik-adik Aliansi Mahasiswa Papua, ini juga digerakkan oleh mereka," ujar Tito di Jayapura, Papua, seperti dilansir dari CNN Indonesia TV, Kamis (5/9).

Melanjutkan pernyataannya, Tito berkata, "Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar." (has/asa)