AS Pangkas Bantuan Karena Dikorupsi Pemerintah Afghanistan
CNN Indonesia
Jumat, 20 Sep 2019 18:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memangkas jumlah bantuan untuk Afghanistan sebesar US$160 juta (sekitar Rp2,24 triliun). Penyebabnya adalah AS menemukan bukti uang hibah itu justru dikorupsi.
"Kami akan melawan pihak-pihak yang menyalahgunakan posisi dan jabatannya dengan mengambil bantuan asing yang dimaksudkan untuk kesejahteraan warga Afghanistan di masa mendatang," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, seperti dilansir AFP, Jumat (20/9).
Pompeo menyatakan AS kecewa dengan sekutunya itu. Sebagai ganjaran, Negeri Paman Sam akan menghentikan sementara kerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah Afghanistan. Menurut dia pemerintah Afghanistan dianggap belum layak dijadikan mitra.
"Kami berharap pemerintah Afghanistan memperlihatkan janji mereka untuk memberantas korupsi, dan melayani serta menjaga kepercayaan rakyat Afghanistan. Para pemimpin Afghanistan yang gagal memenuhi syarat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Pompeo.
Pompeo menyatakan akan menarik kembali bantuan sebesar US$100 juta yang akan diberikan untuk proyek energi. Mereka menyatakan akan langsung menangani pemberian hibah itu dan tidak lagi melalui pemerintah Afghanistan.
Sedangkan bantuan sebesar US$60 juta yang diperuntukkan bagi sejumlah program sejumlah lembaga pemerintah Afghanistan juga dibekukan oleh AS.
Tuntutan Pilpres Jujur
Di sisi lain, Afghanistan akan melaksanakan pemilihan presiden. Namun, AS mengkhawatirkan kejadian pada 2014 akan terulang, yakni dugaan kecurangan.
Ashraf Ghani, yang kini menjabat presiden dan kembali maju dalam pilpres 2019, dituduh curang oleh lawan politiknya pada lima tahun lalu. Yang paling keras menentang adalah rival terkuat Ghani, Abdullah Abdullah.
Alhasil, mantan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, sampai harus turun tangan mendamaikan keduanya dan membentuk pemerintahan dengan pembagian kekuasaan. Keduanya pun kembali bersaing dalam pilpres tahun ini.
"AS ingin pilpres yang bebas dan jujur. Kami akan melakukan apapun untuk membantu mereka," ujar Pompeo.
[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, pengamat politik Afghanistan sekaligus juru bicara lembaga Yayasan Keterbukaan Pemilu Afghanistan (TEFA), Sughra Saadat, menyatakan pesimis pilpres bakal berlangsung adil, jujur, dan terbuka. Menurut dia, rakyat Afghanistan sudah tidak percaya dengan Komisi Pemilihan Umum (IEC).
"Rakyat sudah tidak percaya lagi karena kecurangan pada pemilu sebelumnya. Sejauh ini IEC belum berhasil meyakinkan warga," ujar Saadat.
Sedangkan menurut Ketua IEC, Hawa Alam Nooristani, mereka akan bekerja sesuai aturan untuk memastikan pilpres berjalan lancar. Dia pun menjamin aturan baru yang diterapkan efektif untuk mencegah kecurangan.
"Kami bekerja sesuai aturan dan mekanisme untuk mencegah praktik kecurangan," ujar Nooristani. (ayp/ayp)
"Kami akan melawan pihak-pihak yang menyalahgunakan posisi dan jabatannya dengan mengambil bantuan asing yang dimaksudkan untuk kesejahteraan warga Afghanistan di masa mendatang," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, seperti dilansir AFP, Jumat (20/9).
Pompeo menyatakan AS kecewa dengan sekutunya itu. Sebagai ganjaran, Negeri Paman Sam akan menghentikan sementara kerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah Afghanistan. Menurut dia pemerintah Afghanistan dianggap belum layak dijadikan mitra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pompeo menyatakan akan menarik kembali bantuan sebesar US$100 juta yang akan diberikan untuk proyek energi. Mereka menyatakan akan langsung menangani pemberian hibah itu dan tidak lagi melalui pemerintah Afghanistan.
Sedangkan bantuan sebesar US$60 juta yang diperuntukkan bagi sejumlah program sejumlah lembaga pemerintah Afghanistan juga dibekukan oleh AS.
Tuntutan Pilpres Jujur
Di sisi lain, Afghanistan akan melaksanakan pemilihan presiden. Namun, AS mengkhawatirkan kejadian pada 2014 akan terulang, yakni dugaan kecurangan.
Ashraf Ghani, yang kini menjabat presiden dan kembali maju dalam pilpres 2019, dituduh curang oleh lawan politiknya pada lima tahun lalu. Yang paling keras menentang adalah rival terkuat Ghani, Abdullah Abdullah.
Alhasil, mantan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, sampai harus turun tangan mendamaikan keduanya dan membentuk pemerintahan dengan pembagian kekuasaan. Keduanya pun kembali bersaing dalam pilpres tahun ini.
"AS ingin pilpres yang bebas dan jujur. Kami akan melakukan apapun untuk membantu mereka," ujar Pompeo.
[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, pengamat politik Afghanistan sekaligus juru bicara lembaga Yayasan Keterbukaan Pemilu Afghanistan (TEFA), Sughra Saadat, menyatakan pesimis pilpres bakal berlangsung adil, jujur, dan terbuka. Menurut dia, rakyat Afghanistan sudah tidak percaya dengan Komisi Pemilihan Umum (IEC).
"Rakyat sudah tidak percaya lagi karena kecurangan pada pemilu sebelumnya. Sejauh ini IEC belum berhasil meyakinkan warga," ujar Saadat.
Sedangkan menurut Ketua IEC, Hawa Alam Nooristani, mereka akan bekerja sesuai aturan untuk memastikan pilpres berjalan lancar. Dia pun menjamin aturan baru yang diterapkan efektif untuk mencegah kecurangan.
"Kami bekerja sesuai aturan dan mekanisme untuk mencegah praktik kecurangan," ujar Nooristani. (ayp/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK