AS Beri Sanksi ke Pengusaha Rusia Terkait Intervensi Pemilu

CNN Indonesia | Selasa, 01/10/2019 20:35 WIB
AS Beri Sanksi ke Pengusaha Rusia Terkait Intervensi Pemilu Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. (AFP PHOTO / POOL / JORGE SILVA)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap pengusaha Rusia atas dugaan memanipulasi pemilu sela Kongres pada 2018 lalu.

Sanksi itu menyasar seorang pengusaha sekaligus investor Rusia, Evgeny Prigozhin, yang memiliki kedekatan dengan Presiden Vladimir Putin.

Selain Prigozhin, sejumlah aset mewah milik perusahaan teknologi berbasis di Rusia, Internet Research Agency (IRA), dan beberapa anggotanya juga dikenai sanksi AS tersebut.



Kementerian Keuangan AS menuturkan IRA sempat mengumumkan niatnya untuk mempengaruhi pemilihan sela Kongres pada 2018 lalu dengan menjelekkan calon-calon anggota Kongres yang dianggap bermusuhan dengan Moskow.

"Biarkan (sanksi) ini diterapkan sebagai peringatan," ucap Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo melalui sebuah pernyataan pada Senin (30/9).

[Gambas:Video CNN]

Sanksi ini juga berlaku bagi setiap pihak yang memberikan izin masuk atau berpergian Prigozhin, seperti pendaratan pesawat atau kapal pesiarnya.

Kementerian Keuangan AS mendasari penjatuhan sanksi ini berdasarkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump terkait dugaan campur tangan pemilihan umum AS pada 2016 lalu.


Penjatuhan sanksi ini dilakukan menyusul laporan the Washington Post pada pekan lalu. Laporan koran itu menyebut bahwa Trump sempat bertemu pejabat senior Rusia yang berkunjung ke Negeri Paman Sam pada 2017 lalu.

Dalam pertemuan itu, Trump disebut mengatakan bahwa dia tidak khawatir dengan upaya Rusia mempengaruhi pemilu 2016 lalu untuk memenangkannya.

Dengan sanksi ini, dikutip AFP, nama Prigozhin telah tiga kali masuk dalam daftar warga asing yang secara resmi dilarang mengakses sistem keuangan AS.


Pada 2018 lalu, Jaksa AS juga mendakwa IRA bersama dua karyawannya karena dituduh berkonspirasi untuk mempengaruhi pemilu 2016. Perusahaan itu juga disebut menyebarkan berita palsu di AS melalui media sosial. (rds/dea)