Demokrat Tuding Trump Halangi Penyelidikan Pemakzulan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat menuding Presiden Donald Trump menghalangi penyelidikan upaya pemakzulan yang tengah mereka lakukan.

Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka setelah sang presiden terindikasi menyalahgunakan wewenang untuk menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, supaya melakukan penyelidikan dugaan korupsi keluarga eks Wakil Presiden Joe Biden.

Lihat juga: Putin Bela Trump di Skandal Telepon Berujung Upaya Pemakzulan

Biden adalah pesaing utamanya di bursa pemilihan presiden pada 2020 mendatang.

Tiga komisi Dewan Perwakilan AS menuduh Gedung Putih dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya secara langsung maupun tak langsung menolak memberikan sejumlah dokumen kunci, yang bisa memperkuat bukti bahwa Trump dan orang-orang terdekatnya menyalahgunakan kewenangan.

Mereka mengancam akan memanggil pejabat Gedung Putih untuk bersaksi jika mereka tak kunjung memberikan dokumen-dokumen tersebut.

Mereka yang mengajukan permintaan itu terdiri dari Ketua Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Adam Schiff, Ketua Panel Pengawas Dewan Perwakilan Elijah Cummings, dan Ketua Komisi Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Eliot Engel.

Ketiga ketua komisi memberikan tenggat waktu bagi Gedung Putih hingga Jumat pekan ini untuk memberikan serangkaian dokumen yang dianggap berhubungan dengan percakapan Trump-Zelensky.

[Gambas:Video CNN]

"Gedung Putih mengabaikan beberapa permintaan sukarela untuk memberikan dokumen yang juga menggambarkan pengabaian terhadap peringatan tegas terkait kasus besar ini. (Pengabaian) ini membuat kami tidak punya pilihan selain mengeluarkan surat perintah pengadilan ini," bunyi pernyataan bersama ketiga ketua komite tersebut seperti dikutip AFP pada Kamis (3/9).

Kepada wartawan, Cummings menuturkan komite Dewan Perwakilan tidak main-main dalam membuka penyelidikan ini. Ia menuduh pemerintahan Trump berupaya mengulur waktu demi menunda penyelidikan proses pemakzulan ini.

Sejauh ini, fraksi Demokrat telah memanggil Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan kuasa hukum pribadi Trump, Rudy Giuliani, untuk meminta keterangan dan dokumen terkait percakapan Trump dan Zelensky.

Pompeo dengan keras menolak memberikan keterangan apa pun, tetapi Demokrat memperingatkan bahwa panggilan ini merupakan ketetapan hukum.

"Kami ingin membuat ini sangat jelas bahwa segala upaya menteri, presiden, atau siapa pun untuk menghalangi kewenangan Kongres untuk memanggil saksi yang relevan akan dianggap sebagai bukti menghalangi fungsi sah Kongres," ujar Schiff.

Lihat juga: Trump Sebut Pemakzulan sebagai Upaya Kudeta

Schiff juga mengecam keras niat Trump untuk mengungkap identitas whistleblower sebagai "upaya jelas untuk mengintimidasi saksi".

Trump sempat tak menanggapi penyelidikan pemakzulannya secara serius. Namun, belakangan politikus Partai Republik itu menentang keras upaya Demokrat memulai proses pemakzulannya ini yang dinilai sebagai upaya kudeta. (rds/ayp)