Pajak Whatsapp Batal, Ribuan Warga Libanon Tetap Berdemo

Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan ribu warga Libanon turun ke jalan untuk memprotes kondisi politik dan korupsi di negara itu, Minggu (20/10). Demo kali ini jadi yang terbesar dalam empat hari terakhir yang melumpuhkan negara itu.

Aksi unjuk rasa besar ini terjadi sehari sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Saad Hariri bagi anggota koalisi pemerintah untuk bersatu dan menyepakati paket reformasi.

Lihat juga: Membela Diri, Libanon Tembak Dua Drone Milik Israel

Demo di negara yang berada di kawasan Mediterania itu mulai ramai pada Kamis (17/10) malam, bermula dari kemarahan publik atas usulan pajak atas panggilan WhatsApp dan layanan pesan lainnya.

Publik juga bergejolak setelah parlemen melakukan penghematan anggaran pada Juli sebagai bagian dari upaya reformasi yang jadi syarat bantuan senilai US$11 miliar dari negara donor tahun lalu.

Saat pemerintah dengan cepat membatalkan rencana pajak itu, protes tanpa pemimpin ini berubah menjadi tuntutan untuk perbaikan sistem politik, isu penghematan, hingga infrastruktur yang buruk.

Dikutip dari AFP, jalan-jalan Ibukota Beirut dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang membawa bendera nasional sambil meneriakkan "revolusi" atau "rakyat menuntut rezim turun".

[Gambas:Twitter]
Para pedemo juga menyerukan nama-nama politikus tertentu dari seluruh negeri, sementara pedemo yang lain menimpalinya dengan kata-kata umpatan.

Seorang pengunjuk rasa, Mustafa, mengatakan dia sudah tiga hari turun di jalan.

"Saya akan terus memprotes karena saya ingin masa depan di negara ini dan saya ingin hidup yang bermartabat," katanya kepada AFP.

Aksi protes itu sebagian besar dilakukan dengan jalan positif; orang-orang bernyanyi atau melakukan tarian tradisional.

Lihat juga: ISIS Kalah, Irak dan Suriah Buka Jalur Penyeberangan

'Revolusi WhatsApp' itu juga mendapat dukungan dari banyak kalangan masyarakat Lebanon. Di Beirut, sekelompok demonstran muda berkemah di kolam renang, sementara pengantin baru bergabung dengan kerumunan di kota Jiyeh, di selatan ibukota.

Warga Tripoli, Nazih Siraj, 50, mengatakan ia kehilangan pekerjaannya setelah pemerintah menutup kios-kios.

"Sudah waktunya untuk perubahan. Tidak ada kata mundur dari jalanan setelah hari ini," cetusnya.

Zalfa Aboukais (27), yang tengah menggantungkan papan nama bertuliskan nama anggota parlemen dan menteri di kawat berduri di dekat gedung parlemen, mengatakan mereka semua sebagai "pencuri" dan "berandalan yang telah berkuasa selama 30 tahun".

Polisi mencba membubarkan demonstrasi dengan gas air mata. (AP)

Tak ketinggalan, warga Lebanon di luar negeri juga berkumpul untuk berdemonstrasi, seperti di Paris (Prancis), Los Angeles dan Washington (AS).

Paket Reformasi

Sementara itu, partai-partai utama di Libanon telah menyetujui paket reformasi yang diusulkan oleh Perdana Menteri Saad Hariri.

Menurut seorang pejabat yang enggan disebut namanya, para pemimpin itu juga setuju untuk menghapus pajak baru dan memprivatisasi perusahaan-perusahaan besar.

Sebelumnya, pada Jumat (18/10) atau hari kedua dari gelombang protes besar, Hariri memberikan waktu 72 jam kepada mitra kabinetnya untuk mendukung rencana reformasi itu.

Lihat juga: Israel dan Hizbullah Saling Kirim Roket di Perbatasan Libanon

"Dia mengirim [pesan] ke semua faksi dan menerima persetujuan mereka, terutama dari Gerakan Patriotik Bebas (FPM) dan Hizbullah, dan besok dia (Hariri) akan pergi ke [sidang] kabinet untuk menyetujuinya," kata pejabat itu.

FPM adalah partainya Presiden Michel Aoun dan menantu lelakinya yang berpengaruh, Menteri Luar Negeri Gebran Bassil.

Partai itu bersekutu dengan Hizbullah, gerakan Syiah yang kuat yang dipimpin oleh Hassan Nasrullah, dan bersama-sama sekutunya mengendalikan pemerintah dan parlemen.

Sang pejabat kabinet mengatakan kepada AFP bahwa rencana itu tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak lebih lanjut, tetapi akan mencakup privatisasi di beberapa sektor.

[Gambas:Video CNN]
Namun, beberapa sekutu tradisional Hariri menyatakan keberatan atas rencana tersebut.

Berdasarkan data Bank Dunia, lebih dari seperempat penduduk Libanon hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara, aktor politik relatif tidak berubah sejak akhir perang saudara selama 15 tahun pada 1990.

Libanon juga merupakan salah satu negara yang paling tinggi tingkat utangnya di dunia, dengan defisit sekitar US$86 miliar, atau lebih dari 150 persen dari produk domestik bruto.

Pertumbuhan ekonomi pun anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Itu diperparah dengan kebuntuan politik sebagai dampak perang di negara tetangganya, Suriah.

Lihat juga: Bahas Situasi Suriah, Trump dan Ketua DPR AS Saling Serang

Dalam hal Indeks Persepsi Korupsi, Lebanon berada di peringkat 138 dari 180 negara pada 2018. Kondisi warga sendiri masih menderita kekurangan pasokan listrik dan air yang kronis.

Sistem politik Libanon dibentuk untuk menyeimbangkan kekuasaan antara sekte-sekte keagamaan di negara itu, termasuk Kristen, Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan Druze.

(afp/arh)