Retno Marsudi dan Kritik Atas Diplomasi Main Aman

CNN Indonesia | Rabu, 23/10/2019 09:10 WIB
Retno Marsudi dan Kritik Atas Diplomasi Main Aman Retno Lestari Priansari Marsudi. (Kemenlu RI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Retno Lestari Priansari Marsudi kembali didapuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet Indonesia Maju masa kerja 2019-2024.

"Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi, menteri luar negeri," ujar Jokowi saat mengumumkan kabinet menteri yang bakal membantunya dalam periode keduanya menjabat, Rabu (23/10).

Retno merupakan salah satu menteri perempuan di Kabinet Kerja bentukan Jokowi dan yang menjabat penuh selama lima tahun.


Di bawah kepemimpinan perempuan kelahiran Semarang 56 tahun lalu itu, Indonesia berhasil mencapai serangkaian prestasi di kancah internasional.

Indonesia berhasil terpilih lagi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk keempat kali pada Juni 2018 lalu.
Indonesia juga berhasil duduk sebagai salah satu Dewan HAM PBB mewakili negara Asia Pasifik periode 2020-2022 setelah menang dalam pemungutan suara pada 18 Oktober lalu.

Meski berhasil meraih dua prestasi bergengsi itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Profesor Aleksius Jemadu, menganggap Indonesia dan Retno belum bisa memanfaatkan jabatan itu untuk memperkuat pengaruh guna menghadapi negara besar dalam mengangkat isu sensitif. Salah satunya soal konflik Palestina-Israel di forum PBB.

Padahal, isu Palestina menjadi salah satu prioritas Indonesia semasa kampanye pencalonan anggota tidak tetap DK PBB.

"Memang ini terkait nature politics di DK PBB yang sulit, di mana kita harus menghadapi kekuatan besar seperti AS dan China sehingga Indonesia sulit untuk bersikap decisive dalam mengangkat isu sensitif dalam forum itu karena terancam menghadapi veto mereka. Jadi kita tidak bisa berharap banyak juga (dari DK PBB)," kata Aleksius saat dihubungi.

Menurutnya, Indonesia lebih memiliki banyak kesempatan untuk memainkan pengaruhnya di luar forum PBB dalam menangani isu Palestina-Israel.

Aleksius mengakui bahwa pemerintah Indonesia secara vokal mendukung Palestina dan penyelesaian konflik tersebut melalui solusi dua negara. Dalam beberapa kesempatan, Retno juga kerap menegaskan bahwa Palestina selalu ada di dalam jantung politik luar negeri Indonesia.
Retno Marsudi dan Diplomasi yang Terlampau Santun(hold)Retno Lestari Priansari Marsudi. (CNNIndonesia/Natalia Santi)
Meski begitu, menurutnya, diplomasi yang hanya berbekal tutur kata saja belum cukup. Aleksius menekankan Indonesia harus mulai menjalin dialog dengan seluruh pihak terkait, termasuk Israel, jika ingin benar-benar berkontribusi dalam penyelesaian konflik tersebut.

"Jika ingin peran kita benar efektif dan menghasilkan hal konkret dalam konflik Palestina-Israel, kita harus betul-betul menjalin link dengan semua pihak, terutama Israel, dan ini bukan untuk mendukung kebijakan mereka, tapi justru dengan begitu kita punya mekanisme untuk menekan Israel," papar Aleksius.

Aleksius membandingkan diplomasi Indonesia dengan Turki dan Mesir. Kedua negara itu memiliki hubungan dengan Palestina dan Israel sehingga lebih leluasa memainkan peran dalam konflik tersebut.

"Indonesia hanya sebatas menggencarkan charity, bantuan kemanusiaan, dan bersuara terus bahwa kita mendukung Palestina. Tapi seruan normatif sebenarnya tidak memberi dampak yang cukup signifikan," ujar Aleksius.

Tak hanya dalam isu Palestina, Aleksius juga menuturkan karakter Indonesia yang kerap bermain aman dalam merespons isu sensitif juga terbawa di ASEAN. Dalam menangani isu krisis kemanusiaan di Myanmar, ia menganggap Indonesia kalah vokal dengan Malaysia yang tegas dan lugas dalam merespons situasi tersebut.
Padahal, Aleksius mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara pertama yang mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine. Menlu Retno juga merupakan pejabat asing pertama yang berhasil diterima pemerintah Myanmar untuk berdialog di Naypyidaw ketika krisis tersebut kembali mencuat sekitar Agustus 2017 lalu.

"Indonesia kerap bermain aman karena mungkin menganut zero enemy thousands friends ya jadi sikap kita itu santun sekali. Tapi biasanya dalam politik internasional kalau kita terlalu santun itu dampaknya pengaruh kita jadi tidak terlalu besar, bahkan bisa terbawa arus dan didikte," kata Aleksius.
Selama ini diplomasi Indonesia selalu berpegang terhadap prinsip 'Bebas-Aktif'. Meski demikian, gaya politik luar negeri seperti itu dianggap kurang efektif dilihat dari perkembangan geopolitik saat ini.

Di Asia, China sedang bangkit dengan kekuatan ekonomi dan militer. Hal itu memicu perselisihan dengan sejumlah negara terkait dengan ekspansi mereka di Laut China Selatan.

Belum lagi konflik di Asia Tenggara yang membuat arus pengungsi dan penyebaran ideologi radikal, serta keberadaan kelompok ekstremis.
Konflik di Timur Tengah juga berdampak terhadap Indonesia karena sejumlah WNI ternyata menjadi pengikut kelompok Negara Islam (ISIS).

Kalah Cerdik dari Tetangga

Selain dalam bidang politik, pengaruh diplomasi ekonomi Indonesia juga terbilang mulai tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia

Menurut Aleksius, tak seperti Vietnam, Indonesia tidak bisa memanfaatkan celah dalam perang dagang antara China dan Amerika Serikat untuk menarik investor dan perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal dan berbisnis di Tanah Air.

Aleksius menuturkan selama ini Indonesia terlalu fokus dalam menjalin kerja sama dengan negara lain, terutama negara di Asia Tenggara.

"Kita lupa bahwa tetap masih ada berkompetisi. Kalau kita terus fokus menjalin kerja sama, kemampuan berkompetisi kita akan ketinggalan. Indonesia cukup terkejut karena negara ASEAN lainnya sudah cukup maju sementara kita terus bermain dalam hal-hal yang bersifat normatif, tetapi capaian yang tangible yang riil kita agak ketinggalan dan kedodoran," kata Aleksius.
Dia berharap lima tahun ke depan, politik luar negeri Indonesia lebih berfokus pada pencapaian yang terukur dan riil. (rds/ayp)