Dubes Turki dan Suriah Bertengkar di Pertemuan DK PBB
CNN Indonesia
Jumat, 25 Okt 2019 15:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Turki dan Suriah terlibat perselisihan dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB Kamis (24/10). Ini merupakan kali pertama mereka bertemu di DK PBB sejak Turki melancarkan serangan ke Suriah.
Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan dengan kedua pihak untuk membahas situasi kemanusiaan di Suriah. Turki mulai meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Kurdi di timur laut Suriah pada Rabu (9/10) waktu setempat.
Duta Besar Turki, Feridun Sinirlioglu, menyebut penyerangan itu sebagai operasi kontra-terorisme terbatas untuk memerangi ancaman teror yang sudah lama ada di sepanjang perbatasan dengan Suriah. "Juga untuk menegakkan integritas dan persatuan wilayah Suriah," kata Sinirlioglu dikutip dari Associated Press, Jumat (25/10).
Sementara Duta Besar Suriah, Bashar Ja'afari, mengatakan pemerintahannya mengutuk agresi Turki, dan menolak keras upaya pembenaran lewat dalih membela diri atau melawan terorisme.
Ja'afari menuduh Turki melanggar hukum internasional, serta Piagam PBB. "Agresi mengakibatkan ratusan warga sipil menjadi korban dan memicu pengungsian besar-besaran.
Wakil kepala bidang kemanusiaan PBB, Ursula Mueller, mengatakan hampir 180 ribu orang, termasuk 80 ribu anak-anak, meninggalkan rumah selama Turki melakukan operasi militer.
[Gambas:Video CNN]
Ketegangan mereda setelah Turki setuju untuk menangguhkan serangan ke Suriah. Turki juga menyatakan tak akan memulai kembali gempuran ke pasukan Kurdi di Suriah setelah perjanjian gencatan senjata berakhir pada Rabu (23/10).
Presiden Donald Trump mengumumkan mencabut sanksi untuk Turki setelah Ankara bersedia menghentikan serangannya terhadap pasukan Kurdi di utara Suriah.
Walau telah mencabut sanksi terhadap Turki, Trump menegaskan negaranya tak segan memberlakukan kembali embargo jika pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan gagal memenuhi kewajiban untuk melindungi agama dan etnis minoritas di utara Suriah seperti Kurdi.
Pencabutan sanksi itu diumumkan Trump setelah Turki dan Rusia sepakat akan "memfasilitasi pemindahan" pasukan Kurdi, mantan sekutu AS saat berjuang melawan ISIS, dari area-area yang diminta Ankara.
AS juga akan memantau Turki yang bakal membentuk "zona aman" di sekitar perbatasan dengan Turki dengan panjang 120 kilometer dan lebar 20 kilometer. Turki dan Rusia juga berencana melakukan patroli bersama di sepanjang zona penyangga itu. (dea)
Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan dengan kedua pihak untuk membahas situasi kemanusiaan di Suriah. Turki mulai meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Kurdi di timur laut Suriah pada Rabu (9/10) waktu setempat.
Duta Besar Turki, Feridun Sinirlioglu, menyebut penyerangan itu sebagai operasi kontra-terorisme terbatas untuk memerangi ancaman teror yang sudah lama ada di sepanjang perbatasan dengan Suriah. "Juga untuk menegakkan integritas dan persatuan wilayah Suriah," kata Sinirlioglu dikutip dari Associated Press, Jumat (25/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Duta Besar Suriah, Bashar Ja'afari, mengatakan pemerintahannya mengutuk agresi Turki, dan menolak keras upaya pembenaran lewat dalih membela diri atau melawan terorisme.
Ja'afari menuduh Turki melanggar hukum internasional, serta Piagam PBB. "Agresi mengakibatkan ratusan warga sipil menjadi korban dan memicu pengungsian besar-besaran.
Wakil kepala bidang kemanusiaan PBB, Ursula Mueller, mengatakan hampir 180 ribu orang, termasuk 80 ribu anak-anak, meninggalkan rumah selama Turki melakukan operasi militer.
[Gambas:Video CNN]
Ketegangan mereda setelah Turki setuju untuk menangguhkan serangan ke Suriah. Turki juga menyatakan tak akan memulai kembali gempuran ke pasukan Kurdi di Suriah setelah perjanjian gencatan senjata berakhir pada Rabu (23/10).
Presiden Donald Trump mengumumkan mencabut sanksi untuk Turki setelah Ankara bersedia menghentikan serangannya terhadap pasukan Kurdi di utara Suriah.
Walau telah mencabut sanksi terhadap Turki, Trump menegaskan negaranya tak segan memberlakukan kembali embargo jika pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan gagal memenuhi kewajiban untuk melindungi agama dan etnis minoritas di utara Suriah seperti Kurdi.
Pencabutan sanksi itu diumumkan Trump setelah Turki dan Rusia sepakat akan "memfasilitasi pemindahan" pasukan Kurdi, mantan sekutu AS saat berjuang melawan ISIS, dari area-area yang diminta Ankara.
AS juga akan memantau Turki yang bakal membentuk "zona aman" di sekitar perbatasan dengan Turki dengan panjang 120 kilometer dan lebar 20 kilometer. Turki dan Rusia juga berencana melakukan patroli bersama di sepanjang zona penyangga itu. (dea)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK