Korut Tuduh AS dan Korsel Sengaja Hambat Perdamaian

CNN Indonesia | Selasa, 12/11/2019 11:11 WIB
Korut Tuduh AS dan Korsel Sengaja Hambat Perdamaian Pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. (Brendan Smialowski/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan sengaja menghambat kemajuan perdamaian di semenanjung Korea. Hal itu diungkapkan Duta Besar Korea Utara, Kim Song dalam pidato di Majelis Umum PBB, Senin (11/11).

Menurut Kim Song selama ini Pyongyang selalu mematuhi moratorium yakni tidak melakukan uji coba senjata nuklir atau rudal jarak jauh dalam 20 bulan terakhir.

"Ini adalah ekspresi paling jelas dari niat baik dan toleransi tulus kami untuk memenuhi keinginan masyarakat internasional demi perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea," kata Song dikutip dari AFP.



Namun, kata dia, saat ini situasi di semenanjung Korea masih diliputi ketegangan akibat provokasi politik dan militer yang dilakukan AS. Dia menyebut AS menggunakan kebijakan bermusuhan terhadap Korut.

Korut juga menganggap Korea Selatan menerapkan standar ganda di mana Presiden Moon Jae-in mendukung pembicaraan AS-Korea Utara, namun di sisi lain Seoul dan Washington juga melakukan latihan militer bersama.

[Gambas:Video CNN]

Presiden Donald Trump sendiri memuji hubungannya dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dia berharap lewat kedekatan dengan Kim bisa membuat kesepakatan penting yang berpotensi mengakhiri program nuklir Pyongyang.


Akan tetapi hingga kini pembicaraan denuklirisasi antara AS dan Korut masih mandek. Pertemuan tinggi kedua negara di Hanoi, Vietnam, pada Februari lalu bahkan gagal mencapai kesepakatan apa pun.

Korut juga menghentikan perundingan tingkat pejabat tinggi dengan AS di Swedia pada awal Oktober lalu. Kala itu Korut mengaku kecewa dengan kurangnya solusi baru yang ditawarkan oleh Washington.


Korea Utara telah berupaya mengakhiri sejumlah sanksi terkait program nuklir, akan tetapi Amerika Serikat bersikeras bahwa Pyongyang harus mengambil langkah denuklirisasi yang lebih nyata. (dea)